Beranda Daerah Gubernur Kaltara Buka Musrenbang RKPD 2024

Gubernur Kaltara Buka Musrenbang RKPD 2024

BERBAGI
Gubernur Kaltara Buka Musrenbang RKPD 2024

Tanjung Selor, Haloindonesia.co.idGubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengharapkan dokumen pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 betul-betul menampung apa yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal Paliwang saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2024, di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Senin (17/4/2023).

Seluruh bupati/wali kota se-Kaltara dihadirkan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kaltara 2024, baik langsung maupun secara daring.

Hadir pula diantaranya Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marjanus, tokoh masyarakat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kaltara.

“Mari semua berkolaborasi, bergandengan tangan membangun Provinsi Kaltara melalui perencanaan partisipatif. Yaitu, perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat,” ujar Wagub Zainal.

Gubernur menyampaikan kepada para kepala daerah agar RKPD tahun 2024, untuk memfokuskan peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

Hal ini, dikatakannya selaras dengan tema rencana kerja Pemerintah Pusat 2024 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Disampaikanya, bahwa terdapat 7 (tujuh) usulan Pemprov Kaltara yang diakomodir oleh Pusat pada Rakortekbang beberapa waktu lalu. Yakni Optimalisasi Penanganan Jalan Malinau-Long Semamu-Long Bawan, Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Tana Tidung.

Lalu, Pemantauan Kualitas Air Laut di wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia (Sebatik dan Tawau), Sertifikasi Laboratorium Lingkungan Hidup, Peservasi Jalan Aki Balak Kota Tarakan, Reservasi Jalan dalam Kota Nunukan, dan Preservasi Jalan Aji Iskandar Kota Tarakan.

Selain itu, lanjut Zainal, terdapat juga 12 (dua belas) usulan juga yang akan dibahas lebih lanjut. “Saya sudah perintahkan kepada OPD bersangkutan, terhadap 12 usulan tersebut, untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Kementerian terkait maupun dengan Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara,” sebut Zainal.

Dalam rangka mendukung tema RKPD 2024, Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemprov Kaltara melalui forum Rakortekbang telah menyepakati Target Kinerja Daerah (TKD) tahun 2024 yang diukur dengan indikator makro ekonomi daerah.

Pada indikator laju pertumbuhan ekonomi, Kaltara menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,05-5,95 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurun ditargetkan sebesar 4,11 persen.

Sementara indikator tingkat kemiskinan di provinsi utara tahun 2024 ditargetkan akan berada diangka 6,10-5,90 persen, indikator indeks pembangunan masyarakat diangka 72,10 poin serta rasio kesenjangan masyarakat atau gini rasio di kisaran 0,265-0,268 poin.

Lebih lanjut, memperhatikan 8 (delapan) arah kebijakan Pemerintah Pusat yang salah satunya adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi, Gubernur Zainal optimis dengan target yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan perkembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI/KIPI yang progresnya sangat pesat.

“Saya percaya pembangunan yang ada di Tanah Kuning-Mangkupadi, dapat memberi dampak bagi masyarakat di Kaltara pada umumnya, dan masyarakat bulungan secara khusus,” katanya.

Hal ini seiring denga laju pertumbuhan ekonomi Kaltara pada tahun 2022, yang umbuh 5,34 persen dibandingkan tahun 2021. Di mana angka ini melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi ini berdampak dengan angka pengangguran terbuka yang menunjukkan penurunan cukup signifikan yang berada di angka 4,33 persen, tingkat pengangguran terbuka Kaltara jauh berada di bawah angka nasional sebesar 5,86 persen.

Selain angka pengangguran terbuka yang menurun, laju pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada angka kemiskinan yang dapat ditekan hingga pada angka 6,77 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,36 persen. Dan, angka ini juga sangat jauh dari angka rata-rata nasional sebesar 9,54 persen.

Merespon hal tersebut, kembali Gubernur Zainal menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltara, sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena nilai indeks gini yang menjadi indikator pemerataan pembangunan di Kaltara menunjukkan tren yang sangat baik dengan terus menurun setiap tahunnya. Di mana pada tahun 2022 indeks gini Kaltara berada pada angka 0,272 poin, nilai ini jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 0,381 poin,” terangnya.

Tergambar dari indikator makro, Kaltara optimis menatap tahun 2024. Ini diperkuat dukungan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam prioritas nasional tahun 2024 dan kinerja Pemprov Kaltara tahun 2023, modal dasar untuk Kaltara tetap optimis menatap tahun 2024.

Hanya saja, dari semua indikator makro tersebut, capaian pembangunan manusia yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Nilai IPM Kaltara pada tahun 2022 berada di angka 71,83 poin, sedikit di bawah nasional sebesar 72,91 poin,” bebernya.

Pemprov Kaltara membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari kabupaten/kota, dunia usaha, kelompok masyarakat, akademisi, serta pihak media.

Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam gerakan Kaltara Rumah Kita, yang mana kabupaten dan kota merupakan pilar utama pembangunan provinsi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal juga menyampaikan bahwa prioritas belanja pada tahun 2024, selain untuk melaksanakan belanja wajib (mandatory spending) seperti 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan, Pemprov Kaltara juga berkomitmen untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini terkait dengan pengendalian inflasi di daerah, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Serentak 2024 serta penurunan kemiskinan ekstrem ke 0 persen.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah usaha kita untuk menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, saya berpesan dan mengajak kepada para bupati dan wali kota yang hadir dalam Musrenbang ini, agar dapat benar-benar memperhatikan arahan presiden tersebut,” imbuhnya.

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.