”Kita ketahui, capaian dari berbagai indikator pembangunan yang ada di Jakarta menunjukkan tren yang sangat baik. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, walaupun sedikit di bawah capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) nasional, kita berada di angka 4,9%,” jelas Pj. Gubernur Teguh.
Pj. Gubernur Teguh juga mengungkapkan, dalam menghadapi tantangan menuju kota global, pihaknya juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus terus mengupgrade kemampuan untuk mengawal transformasi Jakarta ke depan. Selain itu, sinergi dengan berbagai pihak juga akan terus ditingkatkan.
”Hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepolisian Daerah (Polda), Komando Daerah Militer (Kodam), Kejaksaan Tinggi (Kejati), sinerginya relatif sangat baik. Tantangan itu harus dihadapi dan justru di situ banyak peluang-peluang yang harus kita perhatikan untuk lebih bisa membangun Jakarta setelah diterbitkan UU Nomor 2 Tahun 2024,” tambahnya.
Menurutnya, jika menilik sejarah, Kota Jakarta sudah dipersiapkan menjadi kota global. Untuk itu, persiapan yang matang dan strategis perlu dilakukan untuk mengawal transformasi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
”Jakarta masih menjadi ibu kota negara sampai dengan terbit Perpres (Peraturan Presiden) dari Jakarta ke IKN (Ibu Kota Negara). Ini mau tidak mau, suka tidak suka harus disiapkan sebaik-baiknya. Walaupun Batavia, Jayakarta, pun ketika dibentuk sudah disiapkan menjadi kota global. Bisa dilihat dari Kota Tua. Artinya sudah diarahkan ke sana dan sekarang, mari kita wujudkan top 20 global city, paling tidak menyambut Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Seminar ini dihadiri narasumber Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A (Guru Besar Fisipol Universitas Gajah Mada), Elisa Sutanudjaja (Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies), Deftrianov (Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta), dan Irma Yuanita, SH, MH (Kasubdit Otsus, Istimewa, Wilayah I Direktorat Penataan Daerah, Otsus DPOP, Ditjen OTDA Kemendagri).
