Beranda Frame Kemendagri dan LKPP Terbitkan SE Proses Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Kesehatan

Kemendagri dan LKPP Terbitkan SE Proses Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Kesehatan

BERBAGI
Kemendagri dan LKPP Terbitkan SE Proses Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Kesehatan

Papua, Haloindonesia.co.idKementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah pada badan layanan umum daerah (BLUD) sektor kesehatan di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

SEB tersebut mengatur Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BLUD dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin BLUD Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Nantinya, SEB ini yang akan menjadi pedoman bagi pemimpin rumah sakit umum daerah (RSUD) dalam merumuskan peraturan terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Dalam konteks ini, kami memberikan perhatian yang sangat serius kepada reformasi bidang kesehatan, termasuk infrastruktur kesehatan yang berada pada garis terdepan, RSUD, puskesmas khusus, dan lain-lain, ini harus diberikan prioritas,” kata Tito.

Selain untuk mengefisienkan anggaran kesehatan agar sesuai kebutuhan, diharapkan aturan ini mampu memperkuat produk dalam negeri. Sehingga bisa memberikan tambahan dan kontribusi bagi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ada dua keuntungan diterbitkannya SEB yaitu untuk mendapatkan tambahan APBD, kemudian untuk memperkuat infrastruktur kesehatan.

Di samping itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengingatkan kembali lima fokus kerja pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Pertama, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kedua, meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Ketiga, mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparan, yakni bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Keempat, memaksimalkan efisiensi belanja pemerintah. Kelima, mempercepat penyerapan anggaran agar lebih cepat berdampak pada masyarakat.

“Saya meyakini apa yang kami lakukan hari ini akan membawa sebuah kemanfaatan, terutama buat Republik Indonesia, dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang tepat,” ucap Hendrar. (ARS)

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.