Beranda Frame Kemendagri Harap Musrenbang Dijadikan Sebagai Wadah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemendagri Harap Musrenbang Dijadikan Sebagai Wadah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

BERBAGI
Kemendagri Harap Musrenbang Dijadikan Sebagai Wadah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta, Haloindonesia.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk mencari solusi terhadap masalah kemiskinan ekstrem di berbagai daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang aktif berupaya mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem melalui berbagai strategi. Buktinya, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo menurun menjadi 0,36 persen pada tahun 2023, atau sekitar 15.510 orang, dibandingkan dengan tahun 2022.

“Dari 34 provinsi, terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem termasuk Gorontalo. Perlu terus diperhatikan kabupaten/kota mana saja di Gorontalo yang masih tinggi angka kemiskinannya,” ungkap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Selasa (23/4/2024).

Menurut penjelasan Yusharto, Pemprov Gorontalo memiliki tiga strategi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Strategi tersebut mencakup mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi; meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan; serta mengurangi jumlah kelompok masyarakat miskin dengan memperbaiki infrastruktur pelayanan dasar.

“Upaya-upaya ini dapat mendukung target nasional pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah mengalokasikan sebesar Rp185,78 miliar atau 9,42% terhadap total belanja daerah pada APBD Tahun 2024,” ungkap Yusharto.

Yusharto menekankan pentingnya Pemprov Gorontalo untuk mengelola potensi lokal dan menjalin kerja sama dengan prinsip pentahelix, selain mendorong Musrenbang sebagai platform untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pihak terkait.

“Perlu juga memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional, agar pembangunan daerah dapat selaras dengan pembangunan pusat,” pungkasnya.

(HES)

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.