Jakarta, Haloindonesia.co.id – Inspektur Jenderal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir mendorong kepala daerah untuk melakukan pemantauan langsung terhadap perubahan harga, terutama menjelang bulan Ramadan. Langkah konkret pengendalian harga juga diinginkan dari kepala daerah.
Tomsi menyarankan agar kepala daerah menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan pemantauan harga pangan secara rutin di pasar.
“Pemantauan harga harus dilakukan setiap hari, dan hasilnya harus dilaporkan,” ungkap Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Menurutnya, langkah konkret tersebut mencakup beberapa tindakan seperti melakukan operasi pasar murah, melakukan inspeksi mendadak di pasar dan distributor untuk mencegah penahanan barang, serta mendorong partisipasi dalam kegiatan menanam.
Selain itu, strategi lainnya mencakup kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk memastikan pasokan yang cukup, menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengendalikan harga, dan memberikan dukungan APBD untuk meningkatkan mobilitas transportasi umum.
Dirinya mengekspresikan keprihatinan atas kurangnya implementasi langkah-langkah konkret tersebut di sejumlah daerah. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Kemendagri hingga 26 Februari 2024, hanya 10 daerah yang telah mengadopsi seluruh langkah konkret, sementara 358 daerah belum melakukannya.
Selanjutnya, 21 daerah telah menerapkan 4 hingga 5 dari 6 langkah konkret yang disarankan. Di sisi lain, 125 daerah hanya mampu melaksanakan 1 hingga 3 langkah konkret dalam mengatasi masalah inflasi.
Tomsi juga mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk secara teratur mengirimkan laporan harian tentang upaya mereka dalam mengendalikan inflasi. Hal ini karena, hingga minggu keempat Februari 2024, masih terdapat 78 Pemda yang belum mengirimkan laporannya kepada Kemendagri.
Laporan tersebut penting untuk mengevaluasi kinerja Pemda dalam menangani masalah inflasi.
“Kami berharap teman-teman kepala daerah agar mengecek kembali daerahnya masing-masing, apakah termasuk di dalam 78 daerah yang tidak mengirimkan laporan pada minggu keempat ini,” ungkapnya.
Dalam konteks yang sama, Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dari Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan dalam presentasinya bahwa menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), selama 4 minggu pada bulan Februari ini terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga.
Komoditas tersebut antara lain beras, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“Mengingat bulan depan kita sudah mulai masuk ke bulan Ramadan, maka perlu langkah nyata yang dilakukan untuk kembali menahan laju peningkatan harga tersebut agar tidak terus berlanjut di bulan depan,” ucapnya.
(HES)
