Jakarta, Haloindonesia.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memonitor sejumlah kepala daerah yang tidak efektif dalam menjalankan operasi pasar murah untuk mengatasi inflasi daerah.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyatakan bahwa banyak kepala daerah hanya melakukan operasi pasar murah sebagai seremoni formal belaka.
“Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3/2024).
Tomsi juga mengatakan komoditi yang dijual di operasi pasar murah justru banyak yang dibeli oleh pegawai negeri sipil (PNS), bukan masyarakat yang membutuhkan.
Dengan itu, ia mengimbau agar kepala daerah melakukan operasi pasar murah sebaik-baiknya dengan mengumumkannya ke masyarakat luas. Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.
“Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai,” ucapnya.
Tomsi menjelaskan bahwa operasi pasar murah merupakan salah satu dari enam langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk mengatasi inflasi. Lima langkah lainnya meliputi inspeksi mendadak di pasar, kerja sama dengan daerah produsen komoditas untuk memastikan pasokan lancar, kampanye penanaman, penggunaan dana cadangan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi yang didanai melalui APBD.
Menurut data yang disampaikan oleh Kemendagri, hanya 16 pemerintah daerah (pemda) yang telah melaksanakan keenam langkah tersebut, sementara 64 pemda hanya melaksanakan empat hingga lima langkah, 222 pemda melaksanakan satu hingga tiga langkah, dan 214 pemda belum melaksanakan satu langkah pun.
“Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin,” jelasnya.
(HES)
