Pekanbaru, Halo Indonesia – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Linmas. Rakornas digelar dalam rangka HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-69, dan Linmas ke-57 dengan mengusung tema “Peningkatan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Damkar, Pol PP dan Sat Linmas Guna Mensukseskan Pemilu Serentak 2019”, diselenggarakan di SKA Co Ex Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (05/03/2019).
Dasar penyelenggaraan HUT Damkar, Satpol PP dan Satlinmas adalah surat Walikota Pekanbaru yang didukung surat Gubernur Riau tahun 2018 mengenai kesediaan untuk menjadi tuan rumah peringatan HUT di Pekanbaru, ditetapkan melalui surat Permendagri 003.13407SC tertanggal 30 Mei 2018 mengenai Penetapan Pekanbaru sebagai Penyelenggara HUT tingkat nasional.
Dalam Laporannya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo memaparkan, peserta dihadiri oleh 1200 peserta yang terdiri atas satuan Pemadan kabakaran provinsi, kota/kabupaten serta gabungan Satpol PP dan Sat Linmas di tingkat Provinsi, kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Rakor bertujuan untuk pelaksanaan sosialisasi dan konsolidasi program pemerintah pusat dan daerah dalam bidang ketertiban umum dalam rangka persaipan Pemilu Serentak 2019.
“Acara ini diikuti oleh 1200 peserta dari gabungan Satpol PP dan Sat Linmas di tingkat Provinsi Kabupetan/Kota dan Damkar di tingkat Provinsi Kabupetan/Kota. Pelaksanaan kegiatan bertujuan sebagai bentuk pelaksanaan sosialisasi pemerintahan khususnya urusan sub Tramtibum, Damkar, dalam rangka sukseskan Pemilu 2019 sekaligus membangun kepanduan pondasi program pusat daerah sebagai pelayanan dasar. Selain itu, sebagai bentuk konsolidasi langkah program pusat, daerah dan pengusahaan alternatif solusi mengenai Tramtibum Linmas dan Damkar,” papar Eko di SKA Co Ex Pekanbaru, Selasa (05/03/2019).
Pemadam kebakaran, Sat Pol PP dan Sat Linmas merupakan rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari urusan wajib pelayanan dasar adalah pemerintahan daerah selaku ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memprioritaskan pelaksanaan urusan yang diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan yang menjadi hak masyarakat selaku warga negara.
Eko juga mengatakan, peringatan HUT juga diikuti dengan rangakaian kegiatan lain, seperti competition skill, Rakornas di SKA Co Ex Pekanbaru, upacara HUT di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, dan kegiatan tambahan lainnya. Tak hanya itu, dalam Rakor tersebut juga dilakukan penyerahan pengahargaan Menteri Dalam Negeri melalui Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo kepada pemerintah daerah yang aktif mengerahkan sarana prasarana, logistik, untuk membantu daerah yang terdampak bencana.
“Ada beberapa rangkaian pelakanaan HUT diantaranya skill competition untuk pemadam kebakaran, perlombaan beregu yang dilakukan kemarin (04/03//2019) hingga hari ini (05/03/2019) di Stadion Kaharudin Nasution, Rakornas, upacara HUT tanggal 6 di Stadion Kaharudin Nasution dan kegiatan tambahan lainnya, seperti expo, pemeran, kegiatan sosial, dan gala dinner. Ada juga penyerahan piagam hibah dan untuk Pemda yang aktif membantu penanganan bencana seperti di Lombok, Sulawesi Tengah, Banten, Lampung, dan lain sebagainya.” kata Eko.
Dalam kesempatan yang sama, piagam pengahargaan dari Mendagri juga turut diserahkan kepada lembaga donor Luar Negeri yang telah bekerjasama memberikan hibah, serta serah terima hibah alat pemadam kebakaran dan ambulan.
