Karimunjawa, Halo Indonesia – Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah ternyata menyimpan pesona dan potensi pariwisata luar biasa. Untuk mengidentifikasi dukungan yang diperlukan sebagai lokasi wisata yang masih berkembang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion) bertema “Dukungan Infrastruktur dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya”.
Kegiatan berlangsung di Karimunjawa, 30-31 Agustus 2018 diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pariwisata, Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Borobudur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda Jawa Tengah, perwakilan Kecamatan Karimunjawa.
Sekretaris Kecamatan Karimunjawa Nor Soleh Eko mengungkapkan saat ini dukungan infrastruktur Karimunjawa terus berkembang. Pembangunan pelabuhan Legon Bajak akan meningkatkan konektivitas dan memberi kesempatan kepada warga untuk meningkatkan taraf ekonominya.
“Bandara Dewadaru dan Pelabuhan Legon Bajak akan meningkatkan keramaian tidak hanya di Karimunjawa tapi juga di pulau-pulau sekitarnya. Dengan pelabuhan Legon Bajak ini nanti, harapan saya kapal Pelni yang besar bisa bersandar, jadi kami, warga Karimunjawa tidak perlu lagi turun di tengah laut pakai kapal kecil untuk sandar”
Kecamatan Karimunjawa merupakan bagian dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karimunjawa terdiri dari tiga desa yakni Desa Parang, Desa Kemojan dan Desa Karimunjawa. Sementara kepulauan Karimunjawa terdiri dari beberapa pulau kecil memiliki potensi wisata bahari, religi dan budaya.
“Investor memang sudah ada yang masuk. Salah satunya Kura-kura resort di Pulau Menyawakan. Harga permalamnya sekitar 5 juta rupiah.” Kata Djoni Siswanto mewakili Bappeda Jawa Tengah,
“Tapi, di Karimunjawa juga ada home stay dan penginapan-penginapan lain yang harganya lebih terjangkau.” Djoni mengingatkan bahwa sebagian besar Kawasan Karimunjawa merupakan area taman nasional. Sebagai taman nasional ada penekanan bahwa Kawasan Karimunjawa merupakan Kawasan wisata terbatas serta ada kuota untuk menikmati taman nasional, semata-mata untuk menjaga keindahan dan kelestarian Karimunjawa.
Tantangan Wisata Karimunjawa
Sebagai Kawasan taman nasional , konsep ecowisata adalah konsep yang paling tepat untuk mengembangkan pariwisata minat khusus Karimunjawa. “Kiblat pariwisata Karimunjawa bukan pada mass tourism” tegas Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa Sutris Haryanta.
Daya dukung Kawasan perlu diperhatikan sebelum melakukan pengembangan pariwisata. “Masalah sampah, masalah air, masalah energi harus dibereskan semuanya. Yang paling tepat untuk Karimunjawa adalah ecowisata. Low density high value” tuturnya. Sutris Haryanto menambahkan bahwa Taman Nasional Pulau Komodo yang pengunjungnya lebih sedikit ternyata PNBPnya lebih banyak daripada PNBP Taman Nasional Karimunjawa.
Sutris Haryanto juga menyampaikan bahwa kita harus ketat dalam pengawasan Kawasan taman nasional untuk mencegah tourism destruction. “Kita menghadapi masalah global warming dan coral bleaching. Taman nasional Karimunjawa memiliki ekosistem asli yang harus dijaga, tapi tetap bisa dinikmati. Meskipun terbatas. Terumbu karang kita kondisinya masih sangat baik (48%), meskipun sudah ada penurunan dari sebelumnya (52%).”
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata Rahman Hidayat menegaskan, bahwa kehadiran Kemenko Maritim adalah untuk mengurai masalah dalam mengembangkan pariwisata Karimunjawa dengan tidak semata-mata pada pariwisata bahari.
Dukungan infrastrukturpun tidak hanya untuk mendukung pariwisata melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini khususnya masyarakat Jawa Tengah. Terkait masalah alur pelayaran kapal-kapal wisata, Asdep Rahman mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pushidros.
Asdep Rahman juga menekankan Kemenko Maritim melakukan dukungan infrastruktur sebagai solusi pembangunan berkelanjutan , “Tantangan bagi setiap pembangunan suatu destinasi pariwisata adalah mewujudkan suatu destinasi wisata yang mampu, mengangkat keunggulan dan keunikan lokal, harus sesuai dengan kriteria pembangunan berkelanjutan (sustainable tourism) dan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (community based tourism), disini Kemenko Maritim mengambil peran”. Pungkasnya.*
