Jakarta, Haloindonesia.co.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pengembangan infrastruktur pariwisata dengan mengimplementasikan konsep blue economy, green, and circular economy (BGCE) dan memperkuat promosi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana penguatan destinasi wisata itu dengan memperhatikan lingkungan. Kementerian Pariwisata bersama dengan dinas provinsi pariwisata dan dinas kabupaten/kota bertekad agar destinasi wisata itu senantiasa bersih sesuai dengan Sapta Pesona yakni aman, tertib, dan bersih dari sampah,” kata Dadang.
Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahan Bahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Vinda Damayanti, mengatakan pengelola kawasan pariwisata diimbau untuk secara aktif menyalurkan ke bank sampah terdekat agar dapat dikelola dan didaur ulang dengan optimal.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap pelaksanaan program BGCE yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular.
“Hotel, cafe, restoran diupayakan jangan menggunakan bahan-bahan yang sekali buang tapi yang dapat berulang-ulang, seperti kalau di hotel tidak lagi menggunakan lagi botol-botol plastik, tapi bisa menggunakan botol yang bisa diisi ulang, kemudian juga menggunakan fasilitas atau sarana pembinaan sampah, karena sampah ada yang masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” kata Vinda.
Vinda menyampaikan, pengelolaan sampah ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau Kementerian Lingkungan Hidup saja yang bekerja sendiri, namun perlu berkolaborasi bersama baik dengan pemerintah daerah, produsen sebagai pelaku usaha, dan pengunjung atau masyarakat.
“Ke depan harus disusun pembagian peran dan kewajiban terkait pengelolaan sampah khususnya di daerah pariwisata,” kata Vinda.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB), Raditya Jati, mengatakan, diperlukan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan aspek pentahelix lainnya untuk meningkatkan manajemen bencana pada berbagai sektor, terutama sektor pariwisata.
“Sebab mengelola bencana di Indonesia adalah tugas besar, penuh tantangan dan kompleks mengingat Indonesia merupakan salah satu negara paling rentan terhadap bencana di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta orang,” kata Raditya.
Promosi Pariwisata
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, Siti Mauludiah, menyampaikan bahwa strategi promosi pariwisata terpadu dapat diwujudkan melalui sinergi multi-stakeholder (diaspora, lembaga pemerintahan, sektor swasta), pengembangan paket wisata terpadu, serta pemanfaatan diplomasi soft power yang mengintegrasikan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, dan budaya, guna memperkuat promosi destinasi dan peluang investasi pariwisata Indonesia di pasar internasional.
“Kami siap membantu promosi pariwisata daerah, karena ini tugas kami, kami tunggu undangan dan ajakannya, tentu saja dengan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata,” kata Siti.
Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Anggit Suhandono, menyampaikan bahwa optimalisasi kebijakan visa yang adaptif, dinamis, akan mendukung aksesibilitas wisatawan berkualitas.
Salah satu program imigrasi yang turut mendukung upaya peningkatan kunjungan wisatawan adalah Bebas Visa Kunjungan, Visa on Arrival, dan E-Visa.
“Kebijakan kita saat ini lebih mengarah kepada _good quality travelers_ dalam arti siapapun bisa masuk ke Indonesia namun dia harus memberikan input positif kepada Indonesia,” kata Anggit.
Anggit menjelaskan, Direktorat Jenderal Imigrasi mendukung program yang dapat meningkatkan kinerja pariwisata Indonesia di antaranya Autogate, Golden Visa, berbagai platform visa, dan kebijakan Visa on Arrival 7 hari.
“Jika dibandingkan antara 2019 dengan 2024, kunjungan orang asing pada November ini ternyata sama, bebas visa kunjungan itu tidak kemudian menjadi faktor terpenting bagi orang asing tertarik ke Indonesia, tapi salah satunya faktor promosi dari bapak ibu sekalian di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, ternyata masuk ke Indonesia itu sudah sangat mudah dan cepat,” kata Anggit.
Pada kesempatan Pra Rakornas Pariwisata 2024 untuk sesi 3, dapat disimpulkan di antaranya Kementerian PUPR telah mendukung Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sepanjang 2020-2024 dengan fokus utama pengembangan infrastruktur jalan, Sistem Penyediaan Air Minum, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan penataan lokasi strategis.
Pada 2025-2029, dukungan infrastruktur akan difokuskan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi. Program Sarana Hunian Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan opsi alternatif akomodasi di DPP serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Sedangkan pada sesi 4, Dirjen Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan mengembangkan strategi dalam pemajuan kebudayaan untuk pembangunan berkelanjutan yakni dengan berkolaborasi antar stakeholder, memperkuat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya _tangible_ dan _intangible_, serta penguatan ekosistem kebudayaan di desa untuk mendukung produk dan promosi pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat lokal.
Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengembangkan infrastruktur digital yang terintegrasi dengan layanan 5G di destinasi prioritas, mendukung peningkatan kapasitas SDM melalui program digital talent scholarship.
Pra Rakornas ini dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata, perwakilan lintas K/L, serta stakeholder dan asosiasi pelaku parekraf.
