Surabaya, Haloindonesia.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, M.Musyafak mengungkapkan, bahwa secara umum Fraksi mengapresiasi kinerja Gubernur Jatim sepanjang tahun 2024.
“Terkait LKPJ kepala daerah, Gubernur Jawa Timur, yang hari ini pandangan umum Fraksi secara umum itu mengapresiasi terhadap kinerja satu tahun sebelum LKPJ diberikan,” katanya, Rabu (9/4/2025) usai rapat paripurna di DPRD Jatim terkait PU Fraksi terhadap LKPj Gubernur 2024 didampingi Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Elestianto Dardak.
Bahkan seluruh Fraksi dengan total 9 Fraksi di DPRD Jatim ini, telah memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Jatim, yang saat itu dalam komando Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. “Tentu masih ada hal-hal yang dikritisi, tapi menurut kami secara umum, mereka memberikan apresiasi yang luar biasa dari sembilan Fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya,” ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Moch. Mahrus, yang mengapresiasi capaian positif sekaligus memberikan catatan kritis terkait ketimpangan wilayah, neraca perdagangan, dan keberlanjutan pembangunan.
Moch. Mahrus mengawali pandangannya dengan mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang berhasil mencapai 9 dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai atau melampaui target RKPD 2024.
Ia juga memuji realisasi pendapatan daerah sebesar Rp35,49 triliun (110,34 persen dari target) dan belanja daerah Rp34,56 triliun (96,14 persen dari target), menjadikan Jawa Timur peringkat pertama nasional untuk realisasi pendapatan dan peringkat kedua untuk realisasi belanja. “Secara makro, perekonomian Jawa Timur tumbuh 4,93 persen, inflasi terjaga di 1,51 persen, kemiskinan turun menjadi 9,56 persen, dan IPM meningkat menjadi 75,35,” ujar Mahrus.
Namun, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah kelemahan. Pertumbuhan ekonomi 4,93 persen, meskipun berada dalam rentang target RKPD (4,71-6,34 persen), dinilai berada di batas bawah. “Mengapa capaian ini cenderung minimal ketika kondisi ekonomi nasional sudah relatif pulih dari pandemi?” tanya Mahrus.
Ia juga mempertanyakan defisit neraca perdagangan Jawa Timur sebesar 4,17 miliar US Dollar, meskipun ekspor mencapai 25,80 miliar US Dollar. “Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi menyeimbangkan neraca perdagangan tanpa mengganggu arus masuk bahan baku industri?” tambahnya.
Ketimpangan wilayah menjadi perhatian utama Fraksi Gerindra. Indeks Theil 2024 sebesar 0,3324 hanya turun 0,0016 poin dari tahun sebelumnya, masih di atas target RKPD (0,33161-0,31090).
“Penurunan minimal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerataan pembangunan antar wilayah di Jawa Timur masih menghadapi tantangan structural. Strategi apa yang akan diterapkan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan industri dan perkotaan dengan daerah pertanian dan perdesaan, serta mengakselerasi pembangunan di wilayah utara, Madura, dan tapal kuda yang secara historis tertinggal?” tanya Mahrus.
Ia juga mempertanyakan distribusi investasi sebesar Rp147,30 triliun, apakah terkonsentrasi di kawasan industri tertentu atau sudah merata. Fraksi Gerindra juga menyoroti disparitas kemiskinan desa-kota yang masih mencapai 6,18 persen, meskipun tingkat kemiskinan turun menjadi 9,56 persen. “Apakah penurunan angka kemiskinan diikuti peningkatan kualitas hidup yang substansial, atau hanya pergeseran marginal di sekitar garis kemiskinan?” ujar Mahrus.
Terkait Indeks Gini yang mencapai 0,373 (di atas target 0,3670-0,3665), ia mempertanyakan efektivitas program pemberdayaan ekonomi seperti Jatim Puspa dan Peti Koin Bermantra dalam menjangkau kelompok masyarakat terbawah.
Di sektor lingkungan, Fraksi Gerindra memuji peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 71,23, tetapi mempertanyakan bagaimana capaian ini terjadi di tengah tingginya alih fungsi lahan, pencemaran sungai, dan masalah pengelolaan sampah.
Mereka juga menyoroti kontradiksi antara penurunan Indeks Risiko Bencana (95,75) dengan peningkatan jumlah kejadian bencana dari 118 pada 2023 menjadi 393 pada 2024. “Sejauh mana infrastruktur mitigasi bencana menjangkau daerah rawan, dan apakah antisipasi perubahan iklim sudah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan?” tanya Mahrus.
Usai rapat paripurna LKPj Gubernur tahun 2024 sekaligus dilaksanakan acara halal bihalal bersama eksekutif maupun legislatif. Tampak seluruh anggota Dewan bersalam salaman dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekdaprov Jatim, serta diikuti oleh Kepala OPD .
