Jakarta, Haloindonesia.co.id – Masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo akan segera berakhir pada tahun 2024 mendatang. Menyoroti hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menuntaskan berbagai Proyek Strategis Nasional di tahun anggaran 2023/2024 ini. Ia menyarankan Kemenhub menyusun skala prioritas.
“Yang menjadi harapan kami dalam pembahasan tahun 2024 nanti adalah anggaran Rp38,4 triliun ini saya minta kepada Kementerian Perhubungan seluruh jajarannya mulai daripada Dirjen Laut, Udara, Kereta Api, Darat semua harus memisahkan yang mana masih berlanjut proyeknya dan mana yang sudah harus berhenti pada tahun 2024,” ujarnya kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Lebih lanjut, Kemenhub juga diminta untuk bisa menentukan proyek mana yang perlu segera dituntaskan dan mana yang bisa ditunda dengan anggaran yang dimiliki pada tahun ini. “Kita akan mengevaluasi apa yang belum selesai dan di tahun 2024 (untuk) segera diselesaikan kalau itu memang harus selesai. Maka fokus anggaran tahun 2024 adalah menyelesaikan program-program yang dikerjakan secara multiyear,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini, secara umum juga mengapresiasi kinerja Kemenhub pada tahun 2022. “Secara umum kami mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 dan InsyaAllah akan kita tuangkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022,” imbuhnya.
Diketahui, Kemenhub mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Sementara itu, pagu anggaran Kemenhub pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp38,4 triliun.
Sahkan Pagu Anggaran
Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran para mitra kerjanya, yaitu Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG serta BNPP/Basarnas tahun anggaran 2024.
Ketua Komisi V DPR RI Lassarus yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) membacakan kesimpulan rapat mengenai nota keuangan dari masing-masing mitranya. Dimulai dari Kementerian PUPR yang mendapat alokasi sebesar Rp146 triliun; kemudian Kementerian Perhubungan sebesar Rp38,47 triliun; Kemended PTT sebesar Rp2,757 Triliun; BMKG sebesar Rp2,769 triliun dan BNPP/Basarnas sebesar Rp2,085 triliun.
“Saya tanya satu satu apakah ada perbedaan antara yang kami bacakan dengan yang ada di kementerian? karena nanti ini kita kirim ke Badan Anggaran dan menjadi dokumen di Paripurna dan selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan,” katanya saat membacakan kesimpulan rapat Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Kamis (7/9/2023). (*)
