Beranda Frame Mendagri Tekankan Komitmen Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Mendagri Tekankan Komitmen Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan

BERBAGI
Mendagri Tekankan Komitmen Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Jakarta, Haloindonesia.co.idMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan komitmen pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan negara. Berbagai upaya seperti pengalokasian dana pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN-KP) dilakukan pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Konsultasi DPR RI dengan Pemerintah dengan Agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pansus Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (10/7/2023).

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, pada tahun 2023 pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengelolaan BWN-KP sebanyak Rp7,7 triliun yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk memperkuat kawasan perbatasan, bukan diperuntukan bagi urusan lain.

“Ini (penggunaan anggaran) mungkin memerlukan koordinasi di tingkat pemerintah dan juga dikoordinasi dan pengawasan dari DPR RI,” ujarnya.

Mendagri mengungkapkan, BNPP telah menyusun desain program besar dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Namun, di tingkat eksekusi, terlaksananya desain program tersebut bergantung pada masing-masing program kementerian/lembaga.

Dia menegaskan, Presiden Jokowi menginginkan kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat perbatasan tidak bergantung pada suplai dari negara tetangga. Namun, daerah perbatasan justru bakal menjadi suplasi bagi kebutuhan negara tentangga.

“Sekaligus (membangun) sentra-sentra ekonomi baru yang bisa memperkuat nasionalisme masyarakat di perbatasan dan kalau bisa juga untuk ketahanan nasional,” ujar Mendagri.

Dia menambahkan, pemerintah menargetkan bakal membangun 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari target itu, sebanyak 8 PLBN sudah beroperasi, 5 sudah beroperasi tapi belum diresmikan, 3 sedang dibangun, 2 sedang persiapan dibangun, serta 8 lainnya masih tahap perencanaan.

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.