Beranda Frame Pemerintah Wajib Mengevaluasi Regulasi Ekonomi Digital

Pemerintah Wajib Mengevaluasi Regulasi Ekonomi Digital

BERBAGI
Pemerintah Wajib Mengevaluasi Regulasi Ekonomi Digital

Jakarta.HaloIndonesia – Di era pemerintahan Joko Widodo sedang giat mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Salah satu langkah perdana adalah dengan mengumpulkan data e-commerce oleh Badan Pusat Statistik yang berfaedah susun regulasi lanjutan.

“Setelah pengumpulan data tersebut kita akan segera menyusun kebijakan yang tepat untuk bisnis online,” kata Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko Perekonomian Mira Tayyiba, Sabtu (16/12).

Mira mengakui bahwa pemerintah saat ini tak akan tergesa-gesa menyusun Regulasi Ekonomi Digital. Kementerian-kementerian pun diimbau hal serupa. Sebab, pemerintah ingin tahu lebih dahulu konteks ekonomi digital yang nyata. Dimana pengumpulan data tersebut jadi salah satu langkah utama.

“Dari pengumpulan data ini, kemudian kita susun grand design, baru diturunkan ke regulasi-regulasinya,” sambung Mira

Agar tidak terburu-buru menerbitkan Regulasi Ekonomi Digital, Mira mengatakan memang ada beberapa hal yang mendesak untuk segera diatur oleh pemerintah. Pertama soal persaingan usaha dan investasi dalam ekonomi digital. Ia mencontohkan bagaimana marketplace di Indonesia tumbuh subur, namun disuntik dana dari investor yang sama.

“Sekarang jumlah pemain banyak, tapi investornya itu-itu saja. Nah yang mau kita lihat apakah sudah terjadi persaingan tidak sehat?” Sambung Mira.

Mira kembali jelas bahwa pemerintah akan menghindari monopoli tersebut. Makanya akan segera dilakukan evaluasi menyeluruh terkait hal tersebut. Kedua soal pajak, saat ini Kementerian Keuangan memang sedang menggodok Regulasi Ekonomi Digital. Tujuannya agar pelaku ekonomi digital punya perlakuan pajak serupa dengan pelaku usaha offline.

Selain soal perlakuan adil, ia juga menitikberatkan bagaimana para pemain ekonomi digital skala besar bisa patuh terhadap aturan pajak di Indonesia. “Bagaimana pemain-pemain yang besar, Google kan sudah, kemudian kita memang harus sasar pemain besar lainnya,” kata Mira.

Terakhir adalah soal produk-produk asing yang diperjualbelikan di platform e-commerce Indonesia. Soal ini, salah satu upaya diagnosa awal dilakukan melalui pendataan yang dilakukan BPS. Dikatakan Mira, dalam kuesioner yang kelak akan diberikan, platform-platform e-commerce diminta untuk memilah produk asing dan lokal.

Pemerintah sendiri mengasumsikan saat ini hampir 95% produk yang dijual melalui beragam platform e-commerce berasal dari luar negeri. “Nah itu kan juga jadi pertanyaan, kita mau mengembangkan ekonomi digital Indonesia tapi buat siapa? Kebijakan apa yang bisa pemerintah siapkan agar produk lokal bisa mendominasi. Walau memang datanya harus ada dulu,” jelas Mira.

Baca Juga : ISEI Tanggapi Wacana Pemindahan Ibu Kota Jakarta

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.