Toba Samosir, HALO Indonesia – Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta pemimpin daerah di kawasan Danau Toba memaksimalkan anggaran pengembangan tambahan sebesar Rp 2,2 triliun yang diberikan pemerintah pusat di tahun 2020. Sehingga menjadikan kawasan Danau Toba semakin baik dan mendatangkan wisatawan mancanegara dengan jumlah besar untuk mendapatkan devisa bagi tanah air.
Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menghadiri acara makan malam di Rumah Dinas Bupati Toba Samosir di sela kunjungan kerjanya ke Danau Toba, Minggu (28/7) malam, mengatakan perhatian dari Pemerintah Pusat harus menjadi momentum bagi kepala daerah di sekitar Danau Toba untuk membangun kawasan yang rencananya akan dikunjungi Presiden Joko Widodo pada Senin (29/7).
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,4 triliun untuk empat destinasi ‘Super Prioritas’. Dari empat destinasi tersebut, Danau Toba mendapatkan kucuran Rp 2,2 triliun, terbesar dari tiga destinasi super prioritas lainnya yakni Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
“Dari pertama kali saya ke Danau Toba, muncul tagline ‘Bersatu Untuk Danau Toba’. Dan hingga saat ini tetap saya rasakan. Para Bupati saya harap bisa menangkap momentum perhatian yang diberikan Pak Presiden,” kata Menpar Arief Yahya.
Turut menghadiri acara makan malam tersebut Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, dan Kadispar Samosir Daulat Nainggolan sebagai perwakilan Bupati Samosir.
Menpar menjelaskan, pengembangan kawasan Danau Toba didasarkan pada tiga faktor utama. Yakni atraksi, aksesibilitas dan amenitas (3A). Dari sisi atraksi, pengembangan dilakukan dengan mengacu pada standar kualifikasi sertifikasi UNESCO Global Geopark (UGG).
“Saat ini sedang diproses aplikasi UGG, ditargetkan tahun ini akan tersertifikasi. Kemudian akan dibangun 16 Geosite yang tersebar di seluruh kabupaten di sekitar Danau Toba,” kata Menpar.
Untuk aksesibilitas, Menpar mengatakan Bandara Silangit di Siborong-borong harus terus ditingkatkan. Yang dahulu hanya berkapasitas 100 ribu kunjungan per tahun, sekarang diminta agar kapasitas ditingkatkan menjadi 500 ribu per tahun.
“Target kunjungan wisman Danau Toba dan Provinsi Sumatra Utara, ditetapkan sebesar 1 juta Wisman. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung Silangit sendiri sudah mencapai 420 ribu dan diproyeksikan segera tembus ke 500 ribu di tahun 2019,” kata Menpar.
Selain aksesibilitas udara, aksesibilitas di perairan juga harus terus dikembangkan. Pihak Kementerian Perhubungan sudah membangun empat dermaga, dan didukung dua kapal penyeberangan yaitu KMP Ihan Batak yang saat ini sudah beroperasi dan satu lagi akan menyusul di tahun ini.
“Untuk pengembangan tol sendiri yang saat ini sudah sampai Tebing Tinggi, rencananya dilanjutkan ke Siantar, Parapat hingga Tapanuli Tengah,” kata Menpar.
Dari sisi amenitas, Menpar mengatakan, saat ini di Danau Toba baru memiliki satu kawasan Lahan Zona Otorita Pariwisata Danau Toba seluas 386 hektare yang ada di bawah koordinasi Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT). Di kawasan tersebut telah dikembangkan
amenitas nomadic tourism ‘The Kaldera Toba Nomadic Escape’.
Rencananya juga akan dilakukan groundbreaking hotel dan resort di area Danau Toba yang akan dilakukan pada akhir 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 7 Triliun.
“Silakan, para Bupati yang punya kawasan segera disampaikan, bila lahan tersebut _clean and clear_ seperti di Mandalika saya jamin investor akan datang,” kata Menpar Arief.
Menpar berharap para Bupati memiliki komitmen untuk sama-sama menjadikan pariwisata sebagai _leading sector_. Karena sudah terbukti bahwa pariwisata relatif lebih mudah, murah, dan cepat untuk menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Rata-rata pertumbuhan PAD di delapan Kabupaten sekitar Danau Toba adalah sebesar 79 persen. Hal itu lantaran tumbuhnya sektor Pariwisata. Industri yang bergerak di bidang servis penghasilanya pasti tinggi, contoh Singapura dan Doha. Sektor Pertanian boleh, namun lebih bagus bila dikemas dengan pariwisata, tidak berdiri sendiri sebagai komoditas,” pungkas Menpar Arief.
