Pontianak, HALO Indonesia – Pemerintah Pusat mendukung penuh acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Karena Musrenbang adalah instrumen untuk menjaring aspirasi pembangunan di daerah. Sehingga program pembangunan yang dirancang sesuai kebutuhan dan berdasarkan potensi daerah. Diharapkan, program pembangunan yang dirancang nantinya bisa tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hal itu selesai menghadirkan Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Rabu (19/2/2020). Menurut Tito, di era desentralisasi, tak zaman lagi hanya Pemerintah Pusat yang menentukan arah pembangunan. Aspirasi dari daerah mesti dijaring. Begitu juga dengan pemerintah provinsi, mesti mendengar aspirasi dari pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya. Sehingga tercipta konektivitas dalam pembangunan. Musrenbang salah satu instrumennya.
” Dengan adanya sistem desentralisasi atau otonomi daerah, maka dari pusat tentu mengarahkan aspirasi dari bawah, aspirasi dari daerah,” ujarnya.
Ia selaku Mendagri, mengpresiasi seluruh Pemda se- Kalimantan yang telah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya sejak dini. Padahal, baru bulan Februari, tapi Musrenbang sudah dilakukan.
” Saya kira ini pertama kali di tingkat regional yang melaksanakan Musrenbang adalah kalimantan,”kata Tito.
Tito juga senang, Musrenbang di Kalimantan berjalan dinamis. Gubernur Kalimantan Barat membawa aspirasi dari daerah yang ada di wilayahnya. Begitu juga, gubernur di Kalimantan lainnya. Sehingga, bisa dimusyawarahkan, prioritas-prioritas program pembangunan yang akan dikerjakan.
” Pak Gubernur Kalbar membawa aspirasi dari Pemda-Pemda, tapi nanti kan aspirasi ini bisa dinamis, mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik, masalah jembatan dan lain-lain, infrastktur, SDM, SDA dan lainnya yang intinya adalah tentu namanya Pe
mda pasti membawa aspirasi untuk menguntungkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.
Pemerintah Pusat pun, kata Tito, tentunya punya program skala besar. Program-program strategis di daerah. Ini yang nanti dipadukan dengan program di daerah. Sehingga tercipta sinergi. Intinya, derap pembangunan ini mesti berkesinambungan. Sehingga visi Presiden Jokowi yang ingin membangun dan menciptakan lapangan kerja seluas mungkin dapat terwujud. Sinergi program pembangunan ini sangat penting, terlebih Indonesia dihadapkan pada bonus demografi yang mesti dikelola dengan baik, sehingga jadi peluang bukan musibah.
” Adanya bonus demografi kalau tidak diakomodir bisa menjadi bencana demografi. Maka omnibus law,
seperti ide omnibus law ini harus untuk membuka lapangan kerja, harus didukung, karena itu problem nasional kita. Harus kita dukung, kalau mungkin ada satu dua beberapa pasal yang perlu didiskusikan terbuka untuk didiskusikan. Tapi yang paling utama ini perlu kita dukung, karena ini terobosan besar untuk membuka invetasi dan lapangan kerja, ” ujarnya.
