Jakarta, Halo Indonesia — Hari ini, Rabu di Gedung Komnas HAM, lima lembaga yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diwakili Ahmad Taufan Damanik Ketua Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP) diwakili Jenderal Purnawirawan Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) diwakili Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Pemkab Wonosobo) diwakili Eko Purnomo Bupati Wonosobo, dan Intemational NGO Forum for Indonesian Development (lNFlD) diwakili Sugeng Bahagijo Direktur Eksekutif INFID bersepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka Penyelenggaraan Festival HAM Indonesia (FHI) 2018. FHI 2018 akan diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada tanggal 13-15 November 2018.
Festival HAM merupakan bagian dari konferensi Kabupaten/Kota HAM yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2014 yang diinisiasi oleh INFID dan Komnas HAM. Kali ini tema yang diangkat adalah “Merawat Keragaman, Meningkatkan Solidaritas; Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan”.
Tema tersebut diangkat berdasarkan kondisi sosial-politik kita belakangan yaitu menguatnya sikap intoleransi yang merusak kebhinnekatunggalikaan dan mengikis solidaritas warga sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, saling menghormati berbagai perbedaan, menghargai keragaman, serta solidaritas sebagai warga bangsa Indonesia perlu diperkuat, dirawat dan dipupuk.
Selain itu, bangsa ini juga perlu diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya menghormati, menghargai, melindungi kelompok minoritas dan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan warga dunia. Akses mereka terhadap keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan sipil lainnya perlu diperluas seluasluasnya untuk menciptakan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
Festival HAM Indonesia 2018 pada dasarnya merupakan ajang bagi pemerintah daerah dan para pihak untuk menyebarluaskan serta berbagi pengalaman tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu juga merupakan ajang untuk menyebarluaskan gagasan Kabupaten/Kota HAM yang secara global sudah diterapkan di berbagai negara.
Telah banyak kabupaten/kota yang menerapkan gagasan tersebut, antara lain Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang telah mempunyai peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai Kabupaten/Kota HAM. Berdasarkan hal tersebut, salah satu alasan Festival ini diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo, yang didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lNFlD, Kantor Staf Presiden, dan Komnas HAM. Melalui Festival HAM ini, PARA PIHAK ingin menunjukkan komitmen kepada dunia tentang praktik-praktik toleransi, kerukunan umat beragama, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, serta pemenuhan dan perlindungan HAM secara umum.
Gagasan Kabupaten/Kota HAM telah diapresiasi dan didorong oleh Presiden Joko Widodo melalui pidato pada saat memperingati hari HAM sedunia tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta. Pada saat itu beliau secara khusus mengapresiasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kota Surakarta, Palu, Jayapura, dan Kabupaten Wonosobo.
Hari ini, lima lembaga menandatangani Nota Kesepahaman penyelenggaraan Festival HAM di Wonosobo sekaligus peluncuran acara tersebut. Maksud dari penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 2018 adalah penyebarluasan program HAM ke seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan Festival ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HAM, meningkatkan kerja sama dari para pihak terkait HAM di tingkat nasional maupun internasional, memperkenalkan praktik hidup toleran di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan mendokumentasikan konsep dan praktik Kabupaten/Kota HAM yang berhasil diterapkan di berbagai daerah.
