
Jakarta, Haloindonesia.co.id – Pemerintah Indonesia terus merancang strategi optimal untuk memastikan reformasi birokrasi (RB) langsung menargetkan masalah-masalah utama pembangunan yang, jika diselesaikan, akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Salah satu upaya dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan adalah melalui RB Tematik yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.
Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus, menyatakan bahwa pada 2023 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan diterapkan secara menyeluruh sebagai tema utama di pemerintah daerah yang masih menghadapi masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Dalam hal tersebut, Kementerian PANRB juga menyusun strategi percepatan RB Tematik pengentasan kemiskinan untuk tahun 2024 guna mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah Indonesia terus mempertajam strategi tata kelola dan kebijakan penanganan kemiskinan, kegiatan Reform Knowledge Sharing hari ini juga harapannya bisa memberikan pemahaman terkait tata kelola program penurunan kemiskinan secara efektif dari negara Australia yang dianggap berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan bisa kita jadikan sebagai patok banding untuk diadaptasi di pemerintahan Indonesia,” ungkapnya, pada Selasa (14/5/2024).
Erwan menjelaskan bahwa tahun ini Kementerian PANRB menyiapkan strategi penguatan program pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi dengan mitra strategis untuk mendorong implementasi RB Tematik pengentasan kemiskinan di pemerintah daerah.
Selain itu, Kementerian PANRB juga memperbaiki strategi asistensi dengan fokus pada replikasi rencana aksi dari pemerintah daerah yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.
“Kami juga berupaya membangun kembali Tim RB Daerah yang efektif disetiap pemda untuk fokus pembinaan yang intensif dan tersistematis dalam implementasi RB Tematik pengentasan kemiskinan,” ungkap Erwan.
Pada kesempatan yang sama Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi menyampaikan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 bisa sesuai dengan target Presiden atau enam tahun lebih cepat daripada SDG’s yang memperkirakan bahwa target baru akan tercapai pada 2030.
Yoga menyebut ada tiga strategi tambahan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertama, penurunan beban pengeluaran (bantuan sosial). Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat.
“Strategi ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Langkahnya dengan regionalisasi bantuan sosial. Bansos tidak lagi one size for all tapi disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah. Saya amat berharap setelah mendengar Reform Knowledge Sharing hari ini kita bisa mendapat masukan dan mengadaptasi apa yang sudah berhasil dilaksanakan di Australia,” ujar Yoga.
Saat ini Kementerian PANRB tengah merampungkan rancangan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 yang diarahkan pada platform governance. Konsep tersebut mendorong perbaikan kolaborasi lintas aktor/instansi yang akan merombak struktur organisasi birokratis yang silo (penghambat kinerja organisasi).
Reform Knowledge Sharing (Public Lecture) bertema “Improving Governance Ecosystem for A More Effective Poverty Alleviation Program: Lessons Learned from Australia” ini merupakan kegiatan kolaborasi yang melibatkan Kementerian PANRB, Sekretariat Wakil Presiden, serta Sekretariat Eksekutif KPRBN.
Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dan pengayaan terkait tata kelola program penurunan kemiskinan secara efektif dari negara Australia sebagai patok banding untuk diadaptasi di pemerintahan Indonesia.
(HES)