Jakarta, Haloindonesia.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bersabar terkait penetapan upah minimum tahun 2025.
Alasannya, Pemerintah akan cermat dan teliti terkait kebijakan yang ditempuh guna mengakomodir kepentingan semua pihak, baik itu para pekerja/buruh maupun para pengusaha.
“Yang pasti bahwa UM 2025 akan naik,” kata Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi Manampiar Sinaga dalam keterangan resminya, Kamis (21/11/2024).
Dia pun meminta para gubernur untuk menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum tersebut.
Saat ini, kata Sunardi, regulasi kebijakan upah minimum masih dalam proses kajian.
Regulasi ini nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk materi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materil Undang-Undang Cipta kerja (UUCK).
Sunardi memastikan bahwa proses pembahasan dan kajian kebijakan upah minimum 2025 telah melibatkan seluruh pihak, baik pengusaha maupun serikat pekerja/serikat buruh dan stakeholders lainnya.
“Jadi seperti yang sudah disampaikan di berbagai kesempatan oleh Bapak Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, bahwa Pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan dari MK tersebut,” katanya.
“Kemenaker juga memastikan bahwa regulasi ini nantinya telah meaningful participation yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh Bapak Menaker kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” sambung Sunardi.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menuntut agar upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 20 persen.
Tuntutan upah dengan besaran tersebut menurutnya wajar. Sebab, sejak tahun 2020 hingga kini, kenaikan UMP setiap tahunnya hanya 3 persen.
“Angka 20 persen itu untuk menaikkan daya beli rakyat yang sudah lemah alias turun sejak tahun 2020-2024 dikarenakan salah satunya dampak upah murah yang di berlakukan selama ini,” kata Mirah.
