Nabire, Haloindonesia.co.id – Pembangunan Bandara Nabire yang baru berada berada di lokasi Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. “Progres pembangunan Bandara Nabire ini sudah mencapai 100 persen dan sudah dianggap rampung. Saat ini, di Bandara Nabire yang baru hanya dilakukan pekerjaan ringan, seperti perawatan dan evaluasi bagian apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sampai peresmian yang ditargetkan pada Juni 2023 nanti,” ujar dia.
Pembangunan Bandara Nabire mulai dilakukan pada 2019. Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19, maka pembangunan bandara baru ini sempat tertunda dan baru dilanjutkan kembali secara bertahap pada awal 2020 hingga 2021. “Akibat terbatasannya anggaran maka pembangunan bandara sempat kembali terhenti di akhir 2021. Pembangunan dapat dilanjutkan kembali setelah mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan bandara di 2022,” ucap Agus.
Dia menambahkan, meskipun saat itu besarnya anggaran yang dikucurkan tidak dapat menyelesaikan tahapan pembangunan secara keseluruhan. “Pasalnya, kami harus melakukan evaluasi dan kalkulasi ulang anggaran pembangunan bandara ini berdasarkan skala prioritas,” ujar Agus.
Pada Juli 2022, dia menambahkan, kami di undang meeting melalui zoom untuk memberikan paparan mengenai kebutuhan yang sebenarnya untuk penyelesaian pembangunan Bandara Nabire yang baru sampai dapat dioperasikan. “Setelah rapat tersebut ada Surat Keputusan dari BAPENAS kepada Kementerian Keuangan untuk mengusulkan penambahan anggaran yang semula Rp39 miliar menjadi Rp79 miliar. Dari dasar Surat Keputusan ini maka pembangunan Bandara Nabire Baru dapat dilanjutkan kembali hingga Desember 2022,” ungkap Agus.
Saat ini, Bandara Nabire yang baru dibangun secara operasional sudah dapat difungsikan, tetapi dari sisi penunjang pelayanan, bandara ini belum di support dari sisi infrastruktur akses jalan masuk menuju bandara sepanjang 5 Km. “Akses jalan masuk dari dan menuju Bandara Nabire Baru menjadi tanggungjawab Pemda. Selain itu, kami juga perlu suplai catu daya listrik dari PLN. Kami sudah berkoordinasi dengan PLN. Tetapi, pihak PLN mengajukan biaya dengan sistem sharing investasi,” ujar Agus.
Secara regulasi, menurut dia, sharing investasi tidak bisa dilakukan oleh kami sebagai pihak pengelola bandara sebab penggunaan anggaran yang ada hanya diperbolehkan untuk membiayai kebutuhan operasional di dalam kawasan bandara. “Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda, baik Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Hal ini sudah mendapat respon bahwa akses jalan, listrik, dan penerangan jalan akan diselesaikan di 2023,” kata Agus.
Selama ini, menurut dia, pihak pengelola bandara menjadi media penyambung informasi antara Pemda dan Kementerian Perhubungan. “Terkait bandara, semua keputusan ada di Kementerian Perhubungan. Apapun yang diinginkan Pemda akan kami teruskan ke Kemenhub,begitupun sebaliknya. Kami hanya menjalankan keputusan yang sudah ada dari Kemenhub,” ungkap Agus.
