JAKARTA, HALO INDONESIA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diwakili Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo bersama Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tamba P Hutapea menyerahkan nominasi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Terbaik Tahun 2018 dalam Investment Award 2018 yang digelar di Kantor BKPM, Jl Gatot Subroto No 44, Jakarta Selatan, Kamis 12 Juli 2018.
Ke-10 nominasi Penyelenggara PTSP Propinsi Terbaik 2018 masing-masing Banten, DI Yogyakarta, DKI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Melalui seleksi ketat, Tim Penilai BKPM memutuskan berturut-turut Terbaik 1 Propinsi Jawa Tengah, Terbaik 2 Propinsi Jawa Timur dan Terbaik 3 Propinsi DKI Jakarta.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang datang langsung dalam acara tersebut pun didaulat ke atas panggung untuk menerima Penghargaan Investment Award 2018. Gubernur Ganjar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Jatim, Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta, menerima penghargaan Investment Award yang diberikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Selain Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga meraih penghargaan Investment Award 2018. Untuk tingkat kota, BKPM berturut-turut memberikan penghargaan Terbaik 1 kepada Kota Pekanbaru, Terbaik 2 Kota Surakarta dan Terbaik 3 Kota Semarang. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pada kategori ini, sebelumnya disampaikan ada 10 nominasi yakni Bekasi, Bitung, BP Batam, Kediri, Medan, Palembang, Payakumbuh, Pekanbaru, Semarang dan Surakarta.
Sedangkan untuk Penghargaan Investment Award 2018 kategori Kabupaten, dari 20 nominasi, BKPM memberikan Penghargaan Investment Award 2018 kepada terbaik 1 Kabupaten Siak, Terbaik 2 Kabupaten Sragen dan Terbaik 3 Kabupaten Pinrang. Penghargaan sendiri diserahkan oleh Kepala BKPM Thomas Rrikasih Lembong.
BKPM secara khusus juga memberikan penghargaan kepada PTSP di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Ditekankan bahwa Penghargaan Investment Award 2018 merupakan upaya untuk mendorong daerah dalam memberikan standar pelayanan yang lebih baik kepada investor di Indonesia.
“Semoga penghargaan ini bisa mendorong peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah,” terang Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.
Pemberian penghargaan diharapkan pula dapat memotivasi PTSP lainnya di seluruh Indonesia. Yakni untuk memperbaiki layanan perizinan dan nonperizinan daerah yang semuanya akan bermuara pada peningkatan ekonomi daerah, membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan daya saing.
Peningkatan kualitas layanan kepada investor di daerah ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam proses penilaian dan pemeringkatan, BKPM bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP dan KPPOD.
BKPM melakukan survey terhadap 565 PTSP di seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 Propinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 5 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selanjutnya, kegiatan kualifikasi pemeringkatan dilakukan dengan memotret kondisi faktual PTSP daerah dan mengukur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.
Kesiapan PTSP daerah dalam menyongsong pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) juga tidak luput penilaian tim. Kegiatan secara keseluruhan dilaksanakan selama 5 bulan sejak Maret hingga Juli 2018.
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan OSS. Salah satunya dalam pelayanan kependudukan.
Kemendagri disampaikan telah membentuk PSTP di semua daerah dan dikoordinir Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil). Selain untuk kemudahan pelayanan masyarakat, dukungan aplikasi OSS pada PTSP diharapkan akan mempermudah layanan badan usaha maupun perseorangan.
“Kami juga membentuk satuan tugas yang mengawal penyelesaian perizinan berusaha yang sudah terbentuk di seluruh provinsi dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah,” jelas Tjahjo.
