
Merauke, Haloindonesia.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mencatat bahwa pemerintah pusat sering mengalokasikan dana besar untuk wilayah-wilayah di Papua, namun tidak ada tindakan konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Dengan itu, Wapres menekankan agar alokasi dana besar yang sudah si kucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemda Papua dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Kita ingin anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan anggaran seperti selama ini, anggaran besar tetapi tidak ada wujudnya di dalam pembangunan,” ucap Wapres saat acara Tatap Muka dan Dialog Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).
Wapres menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tepat, terutama untuk kebutuhan masyarakat, sebagai sebuah tantangan. Ia juga menekankan bahwa pertanggungjawaban anggaran melibatkan semua pihak, terutama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Kita ingin sekarang ini ketika anggaran itu keluar, masuk ke sini, ke Papua, ada wujudnya, memang untuk kesejahteraan orang papua. ini yang tantangan kita sekarang begitu,” ungkapnya.
“Pertanggungjawabannya, juga saya sebagai pengarah, Menteri Dalam Negeri, termasuk Pj. gubernur, dan bupati semua, ini harus betul-betul bahwa anggaran itu ada wujudnya,” sambung Wapres.
Karena itu, Wapres meminta kepada semua pihak, mulai dari Pj. gubernur hingga para bupati, untuk secara transparan menunjukkan hasil dari alokasi anggaran yang telah dilakukan. Baginya, ketika anggaran otonomi khusus (otsus) disetujui, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilihat oleh masyarakat.
“Jangan sampai anggaran itu kemudian dinyatakan bahwa sudah dianggarkan otsus sekian, tetapi wujudnya tidak ada,” tegas Wapres.
Untuk memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban, Wapres juga menyoroti pentingnya peran dan fungsi pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Oleh karena itu, sekarang ada pengawasannya, BPKP ya ini supaya betul-betul diawasi, ada di Papua Selatan supaya semua anggaran itu ada wujudnya, ada bentuknya, ada pertanggungjawabannya,” tuturnya.
Menurut Wapres, ini adalah tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan di hadapan Tuhan.
“Ini adalah amanah yang harus kita jalankan,” ungkap Wapres.
(HES)