Tangerang, Haloindonesia.co.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan beberapa tugas terkait isu kesehatan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, termasuk penanganan stunting dan penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Hal itu ia ungkapkan saat Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (25/4/2024).
Salah satunya adalah isu stunting, yang meskipun telah mengalami penurunan signifikan dari 37 persen sepuluh tahun yang lalu menjadi 21,5 persen pada Desember 2023 lalu. Menurut Presiden Jokowi, penanggulangan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor dan bukanlah tugas yang sangat mudah.
“Stunting akhir tahun kemarin angkanya masih 21,5 persen sudah turun, tapi seharusnya Kita mencapai 14 persen. Tapi saya hitung ini tidak mudah, untuk mengatasinya program ini harus terintegrasi” ungkap Presiden Jokowi.
Selain stunting, Presiden Jokowi juga menyoroti tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM). Jokowi menekankan bahwa tiga penyakit PTM utama yang menyebabkan jumlah kematian tertinggi di Indonesia adalah stroke dengan sekitar 330 ribu kasus kematian, penyakit jantung sekitar 300 ribu kematian, dan kanker yang juga mencapai 300 ribu kasus kematian.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa hampir semua Puskesmas sekarang dilengkapi dengan peralatan medis seperti USG dan EKG untuk pemeriksaan kesehatan. Rumah sakit di berbagai daerah juga telah menerima tambahan peralatan medis, yang diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa kekurangan tenaga kesehatan merupakan masalah serius dalam sistem kesehatan. Saat ini, jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia masih sangat rendah, dengan rasio hanya 0,47 per 1.000 penduduk, menempatkan Indonesia di peringkat 147 di dunia.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mencatat tingginya jumlah warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri. Menurut Presiden, hampir satu juta warga negara Indonesia memilih perawatan di luar negeri, yang berdampak pada kerugian ekonomi negara sekitar Rp 180 triliun setiap tahunnya.
(HES)
