Jakarta, Haloindonesia.co.id – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan High Level Meeting dan Penandatanganan National Maritime Strategy sebagai bentuk penguatan kesiapan Indonesia dalam menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025.
Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 15 Mei 2025 di Jakarta dan dihadiri oleh 100 peserta dari unsur Kementerian dan Lembaga maritim Indonesia, termasuk perwakilan dari BASARNAS, Pushidrosal, BMKG, KNKT, Mahkamah Pelayaran, dan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun dan menerapkan strategi maritim nasional yang sistematis.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi audit IMSAS di bulan Juni 2025, sekaligus meresmikan penyusunan National Maritime Strategy yang mengkolaborasikan fungsi administrasi negara bendera oleh berbagai institusi dalam satu dokumen yang terstruktur dan sistematis,” ujar Masyhud.
IMSAS merupakan skema audit dari International Maritime Organization (IMO) yang bersifat wajib bagi seluruh negara anggota. Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana komitmen negara dalam menjalankan konvensi-konvensi internasional di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, dan standar kerja di laut.
IMSAS atau IMO Member State Audit Scheme Adalah program yang diluncurkan oleh IMO memastikan bahwa negara-negara anggotanya memiliki kewajiban dalam menjalankan konvensi-konvensi internasional yang Dikeluarkan oleh IMO khususnya yang sudah diratifikasi oleh seluruh member state, terutama yang berkaitan dengan keselamatan maritim, perlindungan lingkungan maritim, serta standar kerja di laut.
“Indonesia pada tahun 2014 sudah melaksanakan Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) dan di tahun ini, kita sebagai negara anggota IMO akan mendapatkan mandatory Audit yang akan dilaksanakan pada bulan juni 2025,” ujarnya.
Lebih lanjut, Masyhud menegaskan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk menggelar Mock Audit bersama Australia dan Denmark, menyelenggarakan internal audit, serta membangun kapasitas SDM auditor IMSAS.
Setelah pelaksanaan VIMSAS pada 2014, kita terus melakukan penguatan, termasuk Mock Audit dengan AMSA Australia dan DMA Denmark. Pada awal tahun ini, kita juga mengadakan High Level Meeting dan penandatanganan Pakta Komitmen lintas Kementerian dan Lembaga untuk memperkuat kolaborasi menghadapi IMSAS 2025,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Budi Mantoro, selaku Single Point of Contact (SPC) IMSAS Indonesia, dalam laporannya menekankan bahwa penandatanganan National Maritime Strategy ini merupakan langkah krusial dalam menghadapi audit.
“Penandatanganan National Maritime Strategy merupakan tonggak penting yang menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam menyatukan langkah seluruh instansi maritim menghadapi IMSAS. Strategi ini menjadi rujukan bersama dalam penguatan peran Indonesia sebagai Flag State, Port State, dan Coastal State,” jelas Capt. Budi.
Ia juga menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar strategis dalam pelaksanaan audit pada 16 hingga 23 Juni 2025 mendatang.
Sejak tahun 2020, Indonesia telah berhasil mempertahankan status White List dalam Tokyo MoU Port State Control (PSC) selama lima tahun berturut-turut. Keberhasilan Indonesia dalam IMSAS 2025 diyakini akan memperkuat peluang Indonesia untuk kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO pada akhir tahun ini.
“Jika Indonesia sukses dalam menghadapi Audit IMSAS tahun ini tentunya diharapkan akan semakin dapat meningkatkan peluang Indonesia dalam pencalonan sebagai Anggota Dewan IMO, yang pemilihannya akan dilaksanakan pada akhir tahun ini,” tutupnya.
Sebagai informasi, materi yang disampaikan dalam acara ini yaitu paparan dan pembahasan keseluruhan persiapan masing-masing instansi Kementerian/Lembaga unsur maritim Indonesia menghadapi Audit IMSAS 2025, pembahasan National Maritime Strategy dan diakhiri dengan penandatanganan National Maritime Strategy oleh pimpinan, pejabat instansi Kementerian/Lembaga unsur maritim Indonesia.
