Jakarta, Haloindonesia.co.id – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, terus mempercepat pembangunan sistem transportasi massal berbasis jalan yang inklusif dan terintegrasi di sejumlah kota di Indonesia melalui program Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (MASTRAN Project). Program yang pendanaannya didukung Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) ini, penting dalam mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dari menggunakan transportasi pribadi ke transportasi umum di kota metropolitan, seperti di Medan dan Bandung yang menjadi lokasi pengembangan pilot project BRT.
Sebagai bagian dari upaya evaluasi progres proyek, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, secara resmi membuka kegiatan Mid Term Review (MTR) Mission, MASTRAN Project di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (16/6). Kegiatan ini menjadi momentum untuk meninjau capaian serta memperkuat kerja sama antar stakeholders dalam memastikan proyek berjalan efektif.
“MTR bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Melalui proses ini kita dapat melihat kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi berbagai tantangan atau hambatan yang muncul, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian yang dibutuhkan agar pelaksanaan proyek ini tetap berada dalam jalur yang tepat,” ucap Aan.
Aan menjelaskan program Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal ini sudah dimulai pada 2022 dan sempat mengalami keterlambatan selama tiga tahun akibat sejumlah kendala di awal. Meski begitu, melalui kegiatan MTR ini, pemerintah optimistis bisa mengatasi hambatan tersebut dengan kolaborasi semua stakeholders.
“Melalui kegiatan ini mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dan hambatan-hambatannya bisa diatasi sehingga proyek ini bisa selesai tepat waktu. Ditargetkan pada 2027 proyek ini sudah selesai,” jelas Aan.
Lebih lanjut Aan mengatakan sejak pinjaman dinyatakan efektif pada 13 Oktober 2023, MASTRAN Project telah mengalami kemajuan yang signifikan di antaranya penandatanganan nota kesepakatan untuk wilayah Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) pada 16 Oktober 2023 dan penandatanganan nota kesepakatan wilayah Cekungan Bandung pada 7 Maret 2024. Aan menilai langkah ini merupakan pondasi utama yang akan menjamin kerja sama berkelanjutan antara kementerian, pemerintah provinsi dan kota/kabupaten.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesiapan dan kepemimpinan yang telah ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat, serta pemerintah daerah di Metropolitan Mebidang dan Cekungan Bandung,” kata Aan.
Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Aan menjelaskan, pengembangan sistem transportasi massal serupa rencananya akan diperluas ke tujuh kota lainnya setelah proyek yang saat ini tengah berjalan dapat diselesaikan dengan baik.
“Sesuai RPJMN yang sudah ada, akan ada tujuh kota yang akan melaksanakan kegiatan ini dan akan dibiayai oleh World Bank maupun AFD. Jadi saya harapkan melalui kegiatan ini, kita bisa mengevaluasi, bisa merencanakan ke depannya, dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk mempercepat proses proyek ini,” jelas Aan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Jalan, yang juga Ketua Project Implementation Unit (PIU) MASTRAN, Muiz Thohir turut menyampaikan laporannya terkait pencapaian yang berhasil dicapai dalam proyek ini.
“Capaian yang telah dilakukan, yaitu telah dilaksanakan tender untuk paket kegiatan konstruksi Mebidang, kemudian juga untuk paket kegiatan konstruksi Cekungan Bandung saat ini dalam persiapan tender. Ada pun paket ITS (intelligent transport system) saat ini dalam tahap finalisasi dokumen lelang, dan akan menyusul setelah kegiatan infrastruktur berjalan, direncanakan Januari 2026,” kata Muiz.
Meski mencatatkan sejumlah pencapaian, Muiz mengakui masih terdapat tantangan yang menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan proyek. Namun dengan komitmen dan penguatan koordinasi seluruh pihak terkait, pemerintah optimistis seluruh target proyek bisa tercapai tepat waktu.
“Kita juga menyadari beberapa indikator Project Development Objectives (PDO) dan Intermediate Results (IR) belum sepenuhnya on-track, seperti penyerapan anggaran untuk kegiatan konstruksi, pemenuhan komitmen APBD daerah, serta evaluasi awal terhadap kualitas layanan publik. Total nilai kegiatan ini adalah sebesar 264 Juta Dolar AS, kami yakin semua akan terserap di akhir tahun 2026 ini,” ujar Muiz.
Sebagai pelaksana proyek, Ditjen Hubdat berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dengan melakukan upaya percepatan penyelesaian proyek yang difokuskan pada penyelesaian Detail Engineering Design (DED), percepatan proses tender serta percepatan pelaksanaan konstruksi di Bandung dan Medan. Selain itu, Ditjen Hubdat juga memfasilitasi skema pembiayaan alternatif seperti KPBU dan cost-sharing APBN-APBD untuk pengadaan armada bus.
Sebagai informasi, pengembangan sistem BRT dalam proyek MASTRAN saat ini mencakup wilayah Mebidang dan Cekungan Bandung. Di wilayah Mebidang, akan memiliki 527 unit bus, dengan 21 kilometer dedicated lane, 32 stasiun BRT, dan 448 bus stop. Sementara di Cekungan Bandung, sistem akan dilengkapi 579 unit bus, 21 kilometer dedicated lane, 34 stasiun BRT, serta 768 bus stop di luar koridor utama. Seluruh pengembangan ini diharapkan dapat memperluas aksesibilitas dan meningkatkan kualitas layanan transportasi massal di kedua wilayah tersebut.
