G20 EMPOWER Soroti Hambatan Ekonomi bagi Perempuan UMKM

Aliansi G20 EMPOWER menyoroti berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Kesenjangan akses pembiayaan, minimnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar menjadi perhatian utama.

Isu ini mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day (IWD) 2026 pada 8 Maret.

Rinawati Prihatiningsih, Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.

Rinawati menyampaikan bahwa aliansi G20 EMPOWER kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta jaringan advokat global. Tujuannya adalah mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, G20 EMPOWER menjadi wadah penghubung antara pemerintah dan dunia usaha di lingkungan G20. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan.

Sejak diluncurkan pada tahun 2019, aliansi ini aktif mendorong kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan. Selain itu, juga berupaya memperkuat ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Rinawati menambahkan bahwa pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diakui sebagai bagian penting dari penggerak pertumbuhan ekonomi.

Hal ini direalisasikan melalui penguatan berbagai inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER.

Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema "UHURU – Women Building Sustainable Income and Financial Independence." Tema ini berfokus pada kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.

Rinawati juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ekonomi global. Komunike 2025 menyoroti lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital.

G20 EMPOWER mendorong beberapa langkah sebagai tindak lanjut. Langkah-langkah tersebut meliputi pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, penguatan Global Advocates Network, serta pengembangan lima kelompok kerja utama.

Kelompok kerja tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.

Rinawati menambahkan, agenda ini menegaskan bahwa komitmen perlu diterjemahkan menjadi implementasi yang lebih sistematis, berbasis data, dan berdampak nyata.

Momentum IWD 2026 di Indonesia dinilai strategis untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Kerja sama tersebut meliputi pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.

Rinawati juga menyebutkan bahwa G20 EMPOWER mendorong inisiatif lanjutan, termasuk #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI.

Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tersebut tetap berjalan hingga 2030.

Langkah ini sejalan dengan Deklarasi Pemimpin G20 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.

Rinawati mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM.

Menurutnya, kemitraan tersebut dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan.

Ia menilai bahwa penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta diperlukan agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan berkelanjutan. Tujuannya agar dampaknya tidak hanya terasa saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang.

Rinawati mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Kolaborasi publik-swasta yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta kemitraan lintas sektor akan menjadi kunci untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak utamanya.

Sementara itu, Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menyatakan peringatan IWD 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pemberdayaan ekonomi perempuan. "Peringatan International Women's Day 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berhenti pada wacana," ujarnya.

Yessie D. Yosetya menambahkan bahwa saat ini dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, serta keberanian untuk membangun ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.