Kampus di Indonesia Terganjal Dana dan Keahlian Hitung Karbon dalam Mengejar Net Zero

4 minutes reading View : 3

Teguh Prasetyo

Pendidikan - 20 Oct 2026

Ambisi perguruan tinggi di Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih masih tertahan oleh persoalan mendasar, mulai dari kas yang terbatas hingga minimnya tenaga yang mampu menghitung jejak karbon. Temuan ini dipaparkan Climateworks Centre dari Monash Sustainable Development Institute saat peluncuran panduan Net Zero Campus di Gedung D Kemdiktisaintek, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Kajian tersebut tidak dibangun dari asumsi. Tim peneliti menganalisis data sekunder dari sekitar 60 perguruan tinggi, berkonsultasi secara mendalam dengan 28 institusi, dan menggelar diskusi kelompok terfokus. Hasilnya menunjukkan bahwa kampus sebenarnya tidak kekurangan inisiatif hijau. Masalahnya, inisiatif itu berjalan sendiri-sendiri dan belum diarahkan secara khusus untuk menekan emisi gas rumah kaca.

Panduan ini hadir ketika pemerintah Indonesia menargetkan emisi nol bersih nasional pada 2060 atau lebih cepat. Perguruan tinggi, dengan ribuan gedung, kendaraan, dan konsumsi listrik yang besar, punya peran nyata dalam target itu, sekaligus posisi strategis sebagai tempat lahirnya riset dan tenaga ahli iklim.

Banyak Program Hijau, Sedikit yang Terukur

Senior Analyst Climateworks Centre, Fikri Muhammad, menekankan bahwa titik lemah utama bukan pada kemauan, melainkan koordinasi.

“Kita lihat inisiatif, sebenarnya inisiatifnya sangat banyak, dan sudah dilakukan. Mungkin pertanyaannya adalah mengapa ini belum terkoordinasi,” ujar Fikri.

Berdasarkan kajian tersebut, ada lima hambatan yang membuat upaya dekarbonisasi di lingkungan kampus belum optimal.

Hambatan	Inti Persoalan	Dampak
Prioritas berbeda	Kebutuhan dasar dan pemeringkatan didahulukan	Program emisi tersisih
Pemahaman belum merata	Pimpinan dan sivitas belum menginternalisasi konsep net zero	Komitmen dari atas lemah
Keterbatasan teknis	Minim keahlian inventarisasi GRK dan pemodelan	Perencanaan tidak berbasis data
Anggaran terbatas	Transisi dan infrastruktur hijau butuh biaya besar	Risiko beban ke mahasiswa
Kewenangan keuangan beragam	Status PTN-BH, BLU, Satker, dan PTS berbeda	Keleluasaan alokasi dana timpang

Uang dan Kewenangan Menjadi Penentu

Risiko biaya kuliah naik

Transisi menuju operasional rendah karbon, seperti pembangunan infrastruktur hijau, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Fikri mengingatkan agar beban itu tidak dialihkan kepada mahasiswa.

“Jangan sampai hal yang target mendekarbonisasi kampus ini implikasinya ke peningkatan biaya kuliah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu,” tegasnya.

Sebagai jalan keluar, ia mendorong skema insentif serta penguatan kemampuan kampus dalam mengelola unit bisnis. Pendapatan dari lini usaha tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan program keberlanjutan tanpa menyentuh uang kuliah.

Status institusi menentukan ruang gerak

Tidak semua perguruan tinggi punya keleluasaan yang sama dalam mengatur keuangan. Bentuk pengelolaan seperti PTN Badan Hukum (PTN-BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), PTN Satuan Kerja (Satker), dan perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki otoritas berbeda dalam menyusun proyeksi pendapatan dan pos belanja.

“PTN-BH dan PTS ini menjadi perguruan tinggi yang memiliki otoritas yang lebih luas dalam mengelola keuangannya,” ungkap Fikri.

Kampus dengan kewenangan finansial terbatas, menurut kajian ini, memerlukan strategi khusus yang disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing.

Celah Pengetahuan dari Rektorat hingga Tempat Sampah

Komitmen pimpinan belum terbentuk

Konsep emisi nol bersih dinilai belum sepenuhnya dipahami, baik oleh pimpinan maupun pelaksana di lapangan. Akibatnya, program dekarbonisasi kerap kehilangan dukungan dari pucuk pimpinan.

“Pada akhirnya karena di level pimpinan belum mengerti secara penuh, akhirnya juga tidak ada komitmen di atas. Belum jadi prioritas,” jelasnya.

Persoalan serupa muncul di tingkat operasional. Program pengelolaan sampah berbasis 3R, misalnya, tidak akan efektif jika sivitas akademika tidak memilah sampah dengan benar.

Keahlian menghitung karbon langka

Hambatan yang paling teknis adalah minimnya kemampuan inventarisasi gas rumah kaca, akuntansi emisi, dan pemodelan net zero. Tanpa keahlian ini, kampus sulit memetakan sumber emisinya sendiri, apalagi menyusun langkah mitigasi yang tepat sasaran.

“Ini terutama terkait dengan inventarisasi GRK, pemodelan emisi nol bersih, emission accounting, padahal ini adalah komponen yang paling penting untuk menghasilkan perencanaan yang lebih informed,” kata Fikri.

Tarik-menarik dengan kebutuhan dasar

Di banyak institusi, terutama yang sumber dayanya terbatas, anggaran lebih dulu terserap untuk fasilitas belajar, gedung, dan gaji dosen serta staf. Tekanan untuk naik peringkat juga ikut menyita perhatian. Fikri menilai prioritas-prioritas tersebut perlu diselaraskan dengan agenda net zero, sehingga program keberlanjutan tidak hanya mengejar peringkat atau efisiensi biaya, tetapi juga benar-benar menurunkan emisi.

Tiga Pilar yang Ditawarkan Panduan Net Zero Campus

Untuk menjawab lima hambatan itu, panduan ini merekomendasikan tiga langkah utama.

Pilar	Fokus
Pengembangan kapasitas	Pemahaman net zero, akuntansi karbon, pemodelan, diversifikasi pendanaan
Proyek percontohan	Kampus berpengalaman membimbing kampus yang baru memulai
Kebijakan dan kelembagaan	Peta jalan sektor pendidikan tinggi, indikator ukur, dan insentif

Skema mentoring antarkampus dianggap realistis karena sebagian institusi sudah cukup maju. “Kita lihat banyak perguruan tinggi yang sebenarnya sudah cukup baik, sudah sangat baik, dan bisa menjadi mentor untuk perguruan tinggi yang ingin memulai,” ujar Fikri.

Pada sisi regulasi, kajian ini menilai penyusunan peta jalan pendidikan tinggi menuju emisi nol bersih sudah mendesak, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan aksi iklim nasional. Fikri berharap panduan tersebut menjadi fondasi awal agar kontribusi perguruan tinggi terhadap target iklim Indonesia lebih terarah dan terukur.