Pemerintah akan mengubah cara negara menyalurkan bantuan kepada warga miskin dan rentan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program perlindungan sosial (perlinsos) digital pada 10 November 2026. Dalam skema ini, bantuan diberikan langsung sebagai transfer tunai kepada penerima yang berhak, menggantikan pola subsidi yang selama ini melekat pada produk.
Perubahan ini bertumpu pada perbaikan data. Uji coba di Bali menunjukkan sistem digital mampu menekan jumlah warga berhak yang terlewat hingga 24,1 persen. Kesalahan sebaliknya, yaitu bantuan yang jatuh ke tangan pihak yang tidak memenuhi kriteria, turun 4,1 persen.
Meski peluncuran sudah dijadwalkan, penyaluran Bansos dengan skema baru belum akan langsung berjalan. Pemerintah menargetkan pemutakhiran data rampung pada akhir 2026, dan uji penyaluran baru dimulai pada kuartal I 2027.
Dari Subsidi Produk ke Uang Tunai
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden dalam rapat bersama jajaran ekonomi pemerintah. Ia menjelaskannya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Menurut Luhut, arah kebijakannya jelas: pada akhirnya pemerintah tidak lagi menyubsidi produk. Ia menyebut skema ini akan memberikan keadilan bagi warga yang berhak menerima bantuan sosial, karena dana diterima langsung dalam bentuk cash transfer.
Bagi penerima, artinya bantuan tidak lagi terikat pada barang tertentu. Uang yang diterima bisa digunakan sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing.
Berapa nilai bantuannya?
DEN mencatat rata-rata nilai bantuan dari berbagai program yang dihimpun untuk skema transfer tunai mencapai Rp5,4 juta per orang. Angka ini masih bersifat agregat dan belum menjadi patokan resmi besaran yang akan diterima tiap warga. Jumlah penerima dan nominal akhirnya masih menunggu hasil pemutakhiran data serta kesiapan sistem digital pemerintah.
Hasil Uji Coba Bali Jadi Dasar
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat memaparkan hasil studi percontohan di Provinsi Bali kepada Presiden. Dua indikator menjadi sorotan.
Pertama, exclusion error, yaitu kondisi ketika warga yang sebenarnya berhak justru tidak mendapat bantuan. Dengan perlinsos digital, angka ini turun 24,1 persen. Kedua, inclusion error, yakni bantuan yang diterima pihak di luar kriteria. Angka ini turun 4,1 persen.
Selisih kedua angka itu menarik dicermati. Perbaikan terbesar justru terjadi pada sisi warga yang selama ini terlewat, bukan pada penerima yang tidak layak. Artinya, sistem baru lebih banyak “menemukan” orang yang semestinya dibantu.
Skala uji coba secara nasional
Di luar Bali, uji coba digitalisasi sudah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Berikut data yang disampaikan DEN:
| Indikator | Data |
|---|---|
| Cakupan uji coba | 514 kabupaten/kota |
| Kepala keluarga terdaftar | 11,5 juta KK |
| Agen pendaftaran | 775 ribu agen |
| Pendaftar harian di portal | Lebih dari 600 ribu |
Ratusan ribu agen dilibatkan untuk membantu warga mendaftar, terutama mereka yang kesulitan mengakses portal secara mandiri.
Jadwal Penerapan Bansos Skema Baru
Peluncuran November bukan berarti dana tunai langsung cair. Pemerintah menyusun tahapannya sebagai berikut:
| Waktu | Agenda |
|---|---|
| 10 November 2026 | Peluncuran perlinsos digital oleh Presiden Prabowo Subianto |
| Akhir 2026 | Target penyelesaian integrasi dan pemutakhiran data penerima |
| Kuartal I 2027 | Uji penyaluran Bansos melalui skema baru |
Bagaimana data penerima diperbarui
Pemutakhiran dilakukan dengan menggabungkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data milik kementerian dan lembaga lain. Proses pencocokan ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).
Pemerintah juga membuka jalur pendaftaran mandiri. Warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum tercatat dapat mengajukan diri agar masuk dalam pendataan.
Latar belakang: upaya menyatukan data
Persoalan ketepatan sasaran sudah lama membayangi penyaluran bantuan sosial di Indonesia, sebagian karena data penerima tersebar di berbagai instansi. Pemerintah sebelumnya menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Perlinsos digital dirancang untuk memperbaiki pendataan agar penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.
Yang Masih Perlu Ditunggu
Sejumlah hal belum final. Pemerintah belum mengumumkan berapa total warga yang akan menerima transfer tunai, nominal pasti per penerima, maupun program mana saja yang akan dilebur ke dalam skema ini. Cara penyaluran program yang sudah berjalan setelah skema tunai diterapkan juga belum dijelaskan.
Semua rincian itu bergantung pada dua hal: rampungnya pemutakhiran data di akhir tahun dan kesiapan infrastruktur digital pemerintah menjelang uji penyaluran awal 2027.
