Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menyoroti tantangan besar Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan teknologi antariksa pada acara Asia Pacific Satellite Conference 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ia menekankan bahwa kedaulatan bukan sekadar kepemilikan, melainkan penguasaan teknologi manufaktur secara mandiri.
Dilansir dari Detik iNET, Indonesia saat ini mengoperasikan enam satelit geostasioner yang seluruhnya diproduksi oleh pihak luar negeri. Meskipun menjadi negara pertama di Asia yang mengoperasikan satelit telekomunikasi geostasioner sejak 1976, posisi Indonesia dinilai masih berada di tahap menengah dalam penguasaan teknologi global.
"Dalam teknologi, kedaulatan bukan sekadar kepemilikan. Kedaulatan adalah penguasaan," ujar Arif Satria, Kepala BRIN. Ia merujuk pada konsep Space Technology Ladder yang menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai kapasitas produksi domestik dan peluncuran mandiri secara penuh.
Pemerintah tengah berupaya membangun fondasi melalui pengembangan sejumlah satelit nasional, termasuk LAPAN-A1 hingga Surya Satellite-1 yang diluncurkan pada 2022. Satelit-satelit tersebut digunakan untuk berbagai misi, mulai dari komunikasi amatir hingga mitigasi bencana dan pemantauan jarak jauh.
Untuk memperkuat infrastruktur, BRIN menjadwalkan peluncuran dua satelit baru, yaitu Nusantara Earth Observation (NEO-1) dan Nusantara Equatorial IoT (NEI), pada awal 2027. Keduanya dirancang untuk mendukung observasi bumi dan layanan Internet of Things (IoT) di seluruh wilayah kepulauan.
Hambatan utama yang dihadapi adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat akibat minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri. Indonesia sebenarnya memiliki kebutuhan domestik yang sangat besar terhadap teknologi satelit sebagai negara kepulauan.
Langkah strategis telah disiapkan melalui regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa. Selain itu, pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan spaceport atau bandara antariksa di Pulau Biak untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit di tingkat regional.
