Pemerintah Jepang melaporkan penurunan populasi tahunan terbesar sepanjang sejarah pada tahun 2024 setelah angka kematian tercatat melampaui angka kelahiran dengan selisih hampir satu juta jiwa. Fenomena ini mempertegas ancaman kepunahan bangsa jika tren demografi tidak segera tertangani secara efektif dalam waktu dekat.
Berdasarkan data Kementerian Urusan Dalam Negeri Jepang yang dilansir dari Detik iNET, jumlah kelahiran hanya mencapai 686.061 jiwa yang merupakan angka terendah sejak 1899. Sebaliknya, angka kematian melonjak hingga 1,59 juta jiwa di tahun yang sama.
Bank Dunia kini menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako. Mantan Menteri Kesehatan Keizo Takemi memperingatkan bahwa arah demografi negara tersebut berada dalam kondisi kritis dan hanya memiliki waktu hingga dekade 2030-an untuk melakukan perubahan.
Pakar demografi dari Universitas Meiji, Ryuichi Kaneko, menilai akar permasalahan ini berasal dari prioritas ekonomi ekstrem pasca-perang yang mengabaikan sektor domestik. Hal ini menyebabkan beban perawatan rumah tangga dan pengasuhan anak terabaikan dalam ranah publik.
"Saya yakin salah satu alasan penurunan angka kelahiran di Jepang menjadi sangat parah adalah karena, pada periode pascaperang, negara tersebut membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrem," kata Ryuichi Kaneko, Profesor di Universitas Meiji.
Survei tahun 2022 menunjukkan penurunan minat menikah di kalangan dewasa lajang akibat biaya hidup tinggi, upah stagnan, dan budaya kerja yang menuntut. Faktor patriarki juga membuat banyak wanita enggan menikah karena ekspektasi peran pengasuh yang masih dominan dibebankan kepada mereka.
Menanggapi krisis ini, otoritas Jepang telah menyetujui paket anggaran senilai USD 5 miliar pada akhir 2023 untuk tunjangan dan perawatan anak. Selain itu, pemerintah melonggarkan aturan imigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor manufaktur dan perawatan lansia yang ditargetkan berlipat ganda pada 2040.
