Karhutla Kian Parah, Malaysia dan Indonesia Jajaki Kerja Sama Atasi Kabut Asap Lintas Batas

Krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki babak baru. Pemerintah Malaysia dan Indonesia mulai membuka jalur pembahasan resmi untuk menangani karhutla di Sumatra dan Kalimantan secara bersama. Fokusnya adalah menjajaki dukungan teknis menghadapi kabut asap lintas batas (transboundary haze), yang dampaknya kini terasa jauh melewati perbatasan Indonesia.

Langkah ini muncul setelah lebih dari sebulan warga di kawasan Semenanjung Malaysia hidup di bawah langit kelabu. Sekolah sempat diliburkan, kualitas udara memburuk, dan tekanan diplomatik terus meningkat. Kuala Lumpur kini tidak hanya menunggu di luar pagar. Malaysia aktif mendorong koordinasi teknis dengan Jakarta sambil menyiapkan agenda di forum ASEAN.

Data terbaru menunjukkan situasinya memang belum mereda. Sebanyak 3.252 titik panas terdeteksi di wilayah Sumatra berdasarkan pembaruan data BMKG pada Kamis pagi, dan Sumatera Selatan menjadi penyumbang terbanyak dengan 2.456 titik, dikutip dari bmkg.go.id 15/10/2026. Angka ini memperlihatkan bahwa sumber asap masih aktif di sejumlah kantong gambut.

Malaysia dan Indonesia Mulai Bahas Penanganan Bersama Karhutla

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan, yang akrab disapa Tok Mat, menyampaikan bahwa pembahasan bilateral ini melibatkan kementerian dan lembaga teknis dari kedua negara. Mengutip laporan kantor berita Bernama pada Kamis (15/10/2026), koordinasi di pihak Malaysia mencakup Kementerian Luar Negeri, Badan Pengurusan Bencana Negara (Nadma), dan Majlis Keselamatan Negara (MKN).

Sekjen Kemlu Malaysia Sudah Berkomunikasi dengan Pihak Indonesia

Menurut Mohamad, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Amran Mohamed Zin, telah berdiskusi dengan MKN, Nadma, dan perwakilan Indonesia. Topiknya adalah kemungkinan operasi pemadaman yang dijalankan bersama.

Ia menyebut komunikasi formal ini sebagai perkembangan baru dalam upaya kedua negara menghadapi krisis asap. Meski demikian, bentuk bantuan atau tindakan teknis yang akan dijalankan belum diputuskan. Skema kerja sama, kata Mohamad, akan ditentukan dari hasil pembahasan, setelah kedua pihak mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan kapasitas lembaga masing-masing.

Tawaran Bantuan Sudah Disetujui Sejak Awal Oktober

Pembicaraan teknis ini sebenarnya kelanjutan dari proses yang sudah berjalan. Mohamad Hasan sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan dari Malaysia. Saat itu ia berharap perundingan soal bagaimana dan di mana tim Malaysia dapat membantu bisa segera rampung.

Di tingkat kepala pemerintahan, komunikasi juga sudah terjalin. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menelepon Presiden Prabowo terkait asap karhutla, dan Prabowo disebut sepakat mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kabut asap lintas batas.

Kendala Pemadaman: Jarak Pandang dan Lahan Gambut

Salah satu alasan bantuan teknis menjadi relevan adalah hambatan operasional di lapangan. Mohamad mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, untuk mendapatkan gambaran terkini.

Dari pembicaraan itu, Mohamad menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tiga hingga empat pesawat dan 34 helikopter, namun armada tersebut tidak bisa terbang karena jarak pandang terlalu buruk dan tidak aman untuk penerbangan. Selain itu, ia mencermati bahwa titik api berada jauh di pedalaman, pasokan air terbatas, dan api membakar lahan gambut.

Kebakaran gambut memang dikenal sulit dipadamkan. Api bisa menjalar di bawah permukaan tanah dan terus menghasilkan asap pekat meski nyala di atasnya sudah padam. Inilah yang membuat karhutla di Sumatra dan Kalimantan kerap berlangsung berminggu-minggu.

Pemerintah Indonesia Dorong Keterlibatan Swasta

Di dalam negeri, pemerintah terus memperkuat penanganan. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 20.334 titik panas dalam pemantauan 24 jam hingga Rabu, 14 Oktober 2026, naik 9.297 titik dibandingkan periode sebelumnya.

Merespons kondisi itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurrofiq menilai situasi di Kalimantan memerlukan keterlibatan lebih besar dari perusahaan pengelola konsesi lahan, dan menyoroti dampak asap di Palangka Raya dalam rapat koordinasi di Jakarta Barat pada Kamis (15/10/2026).

Perlu dicatat, titik panas bukan berarti setiap titik adalah kebakaran. Titik panas merupakan indikasi awal dari pemantauan satelit yang belum tentu menunjukkan kebakaran yang sudah terkonfirmasi.

Kondisi Karhutla dan Kabut Asap di Indonesia per 15 Oktober 2026

Berikut ringkasan kondisi di sejumlah wilayah Indonesia berdasarkan pembaruan BMKG pada Kamis (15/10/2026).

Untuk Riau, BMKG Pekanbaru juga memperingatkan kondisi udara kabur akibat asap berpotensi terjadi sejak pagi hingga dini hari. Sementara di Indonesia timur, BMKG Ternate menyebut asap masih menutupi Maluku Utara karena banyaknya titik panas yang terpantau di wilayah Maluku dan Papua.

Isu Kabut Asap Lintas Batas Akan Dibawa ke Forum ASEAN

Selain jalur bilateral, Malaysia menyiapkan langkah di tingkat regional. Pada Senin (12/10/2026), Mohamad menyatakan akan membawa persoalan kabut asap ke pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, menjelang KTT ASEAN ke-49 di Manila pada November mendatang.

Alasannya, menurut Mohamad, kerangka yang ada belum memadai. Ia menegaskan bahwa kabut asap “tidak diklasifikasikan sebagai bencana alam” dalam mekanisme ASEAN, sehingga perlu aturan regional baru.

Malaysia Akui Upaya Indonesia Sudah Maksimal

Meski membawa isu ini ke forum regional, nada Malaysia tidak sepenuhnya konfrontatif. Pemerintah Malaysia menyatakan memahami bahwa Indonesia tengah berupaya maksimal memadamkan karhutla. Sikap ini penting, karena kerja sama teknis hanya bisa berjalan bila kedua pihak saling percaya.

Landasan Hukum yang Sudah Ada

ASEAN sebenarnya telah memiliki ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sejak 2002. Indonesia meratifikasi perjanjian ini pada 2014 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Persoalannya ada pada implementasi, mulai dari pencegahan, pemantauan, hingga respons darurat yang cepat saat api sudah membesar.

Apa Selanjutnya?

Ada tiga hal yang patut dipantau dalam beberapa hari ke depan. Pertama, apakah pembicaraan teknis antara Nadma, MKN, dan lembaga Indonesia menghasilkan bentuk bantuan konkret, misalnya pengerahan personel atau peralatan pemadaman. Kedua, perkembangan cuaca, karena BMKG sebelumnya memprakirakan musim hujan mulai datang sekitar pertengahan Oktober. Ketiga, sikap negara anggota ASEAN lain menjelang pertemuan menteri luar negeri di Manila.

Untuk saat ini, hasil pembahasan Kuala Lumpur dan Jakarta masih bergantung pada kesepakatan kedua negara. Satu hal yang jelas: kabut asap lintas batas sudah menjadi persoalan bersama yang menuntut koordinasi lebih cepat dari sekadar pernyataan diplomatik.