Arus investasi dan pengaruh global yang semakin kuat dinilai perlu mendapatkan respons berupa penguatan komitmen kebangsaan. Hal ini terutama berlaku bagi para pelaku usaha keturunan Tionghoa di Indonesia.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Imlek 2026: Ketionghoaan dalam Bingkai Budaya Indonesia" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina) dan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) bekerja sama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) pada Sabtu (28/2/2026).
Forum tersebut menyoroti posisi komunitas Tionghoa Indonesia dalam dinamika global, termasuk peningkatan investasi China ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dr. Thung Julan, seorang peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN), menegaskan bahwa identitas bukan hanya persoalan budaya, melainkan juga merupakan pilihan politik.
Julan berpendapat, berbangsa dan bernegara adalah sebuah keputusan politik yang membawa tanggung jawab. Identitas terbentuk melalui proses panjang interaksi sosial, mulai dari perjumpaan, akulturasi, hingga asimilasi. Dalam sejarah Indonesia, proses ini melahirkan kelompok peranakan.
Ia menjelaskan bahwa kedatangan orang Tionghoa ke Indonesia terjadi dalam periode yang berbeda, menghasilkan keragaman internal. Keragaman ini meliputi kelompok totok yang orientasinya lebih kuat ke Tiongkok, hingga peranakan yang lebih terikat dengan budaya lokal.
Namun, dalam konteks hubungan dengan Tiongkok saat ini, Julan mengingatkan bahwa posisi orang Tionghoa Indonesia harus jelas sebagai bagian dari Indonesia. "Kita tidak bisa berharap negara lain membantu kita, karena kita adalah bagian dari Indonesia," ujarnya.
Arus Investasi dan Pengaruh Global
Christine Susanna Tjhin dari Gentala Institute menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, arus investasi Tiongkok ke luar negeri meningkat dan melahirkan kategori "pendatang baru" generasi terbaru di berbagai negara, termasuk Indonesia. Situasi ini membuat pembahasan identitas dan posisi diaspora semakin kompleks.
Ia juga menyoroti peran media sosial dalam memperkuat pertarungan pengaruh global, termasuk antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyaring informasi.
Septeven Huang, perwakilan IPTI, menilai bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun identitas Tionghoa yang berbingkai Indonesia, termasuk dalam aktivitas sosial dan ekonomi.
"Jangan sampai generasi muda Tionghoa menjiplak langsung budaya luar tanpa memahami padanannya dalam kebudayaan Tionghoa yang telah berakulturasi dengan Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan, generasi terdahulu beradaptasi dengan budaya setempat melalui perkawinan campur dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial, sambil tetap melestarikan tradisi seperti perayaan Tahun Baru Imlek.
Menurut Septeven, komitmen sebagai bangsa Indonesia harus tetap menjadi pijakan. "Kami Tionghoa, dan kami Indonesia," katanya.
Budiman Tanah Djaya, Sekretaris Aspertina, menyebut bahwa identitas Tionghoa dalam bingkai budaya Indonesia bersifat dinamis dan progresif. Ia menilai setiap generasi memiliki pengalaman sejarah berbeda yang memengaruhi cara memaknai identitas, termasuk generasi pasca-Reformasi 1998 yang tumbuh dalam suasana yang lebih terbuka.
Johanes Herlijanto, seorang pemerhati Tiongkok dan masyarakat Tionghoa Indonesia, mengutip pandangan akademisi Singapura Wang Gungwu mengenai kemampuan diaspora Tionghoa beradaptasi dengan masyarakat setempat. Menurutnya, sepanjang sejarah Indonesia, komunitas Tionghoa telah menunjukkan kemampuan tersebut dengan mengedepankan keindonesiaan dalam budaya maupun identitas politik.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa di tengah menguatnya arus investasi dan pengaruh global, komitmen kebangsaan perlu terus ditegaskan sebagai fondasi dalam kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi.
