Konten lokal dinilai tetap menjadi kekuatan utama media nasional untuk bersaing di tengah arus konten digital dan dominasi platform global. Preferensi audiens di Indonesia masih tinggi terhadap konten dalam negeri, baik di televisi, bioskop, maupun platform digital.
Menurut Managing Director Emtek sekaligus CEO Vidio, Sutanto Hartono, konten lokal masih menjadi yang paling digemari. Hal ini terungkap dalam Workshop Awal Tahun 2026 Dewan Pers di Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Dominasi konten lokal terlihat dari data konsumsi televisi nasional. Sekitar 94 persen dari 100 program teratas setiap tahun adalah produksi lokal. "Secara konsisten tiap tahun kalau kita melihat top 100 program, 94 persennya itu selalu konten lokal," ujarnya.
Sutanto menambahkan, meskipun pola konsumsi media masyarakat berubah, minat terhadap konten domestik tetap kuat.
Dominasi serupa juga terjadi di industri perfilman. Pada tahun 2025, hampir 70 persen tiket bioskop yang terjual berasal dari film Indonesia. Bahkan, jumlah penonton bioskop nasional mencatat rekor baru dengan total 80,5 juta tiket terjual dalam satu tahun.
Keberhasilan film Indonesia seperti Jumbo dan Agak Laen 2, yang masing-masing menembus lebih dari 10 juta penonton, memperkuat capaian ini. "Pertama kali dalam sejarah Indonesia kita menemukan dua judul yang menembus rekor 10 juta tiket," kata Sutanto.
Di platform over the top (OTT), separuh dari 100 judul teratas yang ditonton adalah konten produksi Indonesia. "Kalau kita melihat di top 100 title, ternyata separohnya juga konten Indonesia," ujarnya.
Sutanto menilai, fakta ini menjadi sinyal positif bagi industri media nasional di tengah tekanan pergeseran belanja iklan ke platform digital global. Kekuatan konten lokal merupakan peluang strategis yang perlu dimaksimalkan agar media nasional tetap relevan dan kompetitif. "Kalau kita bicara konten Indonesia, harusnya kita yang jago. Nah ini memberikan cerah harapan buat kita. Karena kita melihat ada celah ini yang harus kita fokuskan," tandasnya.
Dewan Pers menilai keberlanjutan industri media nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengatakan bahwa perubahan lanskap media di era digital memunculkan persoalan mendasar terkait kepercayaan publik terhadap informasi. "Pers itu cermin yang memantulkan apa yang terjadi di pemerintah dan masyarakat. Tetapi di era digital, pola ini berubah drastis. Muncul pertanyaan yang sangat serius kepada siapa publik harus percaya?" ujar Komaruddin.
Ia menegaskan kepercayaan publik dibangun melalui relasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, dengan pers berperan sebagai medium profesional. "Trust itu sesungguhnya bukan pada pers, tetapi antara pemerintah dan masyarakat. Pers hanya medium. Selama ia bekerja objektif, profesional, dan beretika, maka realitas yang dipantulkan akan membangun kepercayaan," katanya.
Komaruddin menyoroti tantangan ketika pers menghadapi tekanan bisnis sekaligus kepentingan politik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggerus peran pers sebagai pilar demokrasi. "Ketika pers menjadi instrumen bisnis dan bahkan medium ambisi politik, dominasi jurnalistik bisa tergeser oleh buzzer dan propaganda. Ini tantangan serius bagi keberlanjutan pers," ujarnya.
Dewan Pers mendorong insan media merumuskan peta jalan bersama yang berlandaskan pada penguatan nilai-nilai jurnalistik, meninggalkan praktik yang merusak, serta mengembangkan pendekatan baru yang relevan dengan era digital.
Menurut Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, keberlanjutan media tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekosistem informasi yang bergerak cepat dan berbasis algoritma. "Hari ini kecepatan sering lebih dihargai daripada ketepatan. Viral kerap lebih menarik dibandingkan verifikasi. Dalam situasi ini, media menghadapi dilema nyata antara bertahan secara bisnis atau tetap memegang kompas integritas," kata Fifi.
Integritas jurnalistik berarti kemampuan mengambil keputusan yang tepat di tengah tekanan kecepatan dan persaingan. "Integritas itu berarti tahu kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berhenti sejenak untuk memastikan kebenaran. Batas antara kepentingan editorial dan komersial memang tidak nyaman, tapi justru di sanalah kepercayaan publik dibangun," ujarnya.
Kepercayaan publik memiliki nilai ekonomi jangka panjang karena berpengaruh pada loyalitas audiens, reputasi media, serta posisi tawar terhadap pengiklan dan platform digital. "Pers yang berkelanjutan dan berintegritas bukan hanya kepentingan industri, tetapi fondasi penting bagi demokrasi. Karena itu, negara hadir melalui regulasi dan kemitraan untuk menjaga ekosistem media yang sehat dan berkeadilan," katanya.
