Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan mengikuti enam tahapan prosedur permohonan izin internal sebelum mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan pada Kamis, 23 April 2026. Aturan ketat ini diberlakukan sebagai bentuk penegakan disiplin pegawai dan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui jalur birokrasi pemerintahan.
Dilansir dari Medcom, seorang ASN dilarang keras langsung mengajukan perkara ke meja hijau tanpa melewati proses pembinaan di instansi masing-masing. Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat berimplikasi pada sanksi disiplin yang merugikan status kepegawaian individu yang bersangkutan.
Proses dimulai dengan pengajuan surat permohonan tertulis kepada atasan langsung yang disertai bukti pendukung relevan. Atasan kemudian memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi awal sebagai upaya perukunan kembali pasangan sebelum memberikan rekomendasi melalui nota dinas ke Biro SDM.
Tahapan selanjutnya melibatkan Biro SDM yang akan melakukan penggalian informasi mendalam mengenai penyebab keretakan rumah tangga. Hasil dari proses ini dituangkan dalam Laporan Hasil Mediasi yang menjadi dasar penetapan keputusan akhir oleh instansi.
Kepala Biro SDM akan menandatangani Surat Keputusan (SK) izin perceraian jika permohonan tersebut disetujui setelah seluruh pertimbangan matang dilakukan. SK inilah yang menjadi syarat sah bagi ASN untuk melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama bagi penganut Islam atau Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim.
Kewajiban ASN tidak berhenti setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pegawai diwajibkan melapor kembali kepada atasan langsung dan Biro SDM untuk memperbarui data keluarga serta menyesuaikan hak tunjangan pegawai sesuai status terbaru.
Biro SDM Bappenas melalui akun Instagram resmi mengimbau para pegawai untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak dan karier sebelum memulai prosedur. Informasi mendalam mengenai alur ini telah disediakan otoritas terkait melalui buku panduan digital guna menjaga integritas dan hierarki regulasi di lingkungan pemerintahan.
