Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun pengguna berusia di bawah 16 tahun terhitung sejak 28 Maret hingga Selasa, 28 April 2026. Langkah ini merupakan bentuk implementasi konkret kebijakan perlindungan anak di ruang digital Indonesia.
Data terbaru ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan laporan pada 10 April 2026 yang mencatat penonaktifan 780.000 akun. Pencapaian tersebut menjadikan TikTok sebagai platform pertama yang menyerahkan data realisasi kepatuhan secara transparan kepada pemerintah, sebagaimana dilansir dari Medcom.
"Jadi kalau tanggal 10 April lalu, kita sudah melaporkan bahwa Tiktok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah menonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform Tiktok dari tanggal 28 Maret," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Kemkomdigi menekankan bahwa penertiban ini tidak hanya menyasar pada batasan usia, tetapi juga bertujuan memitigasi risiko kejahatan digital. Pengawasan terhadap konten ilegal seperti aktivitas judi daring di platform tersebut juga akan semakin diperketat demi keamanan pengguna.
Guna mengantisipasi kesalahan sistem, TikTok menyediakan mekanisme pelaporan resmi bagi pengguna dewasa yang terdampak penonaktifan akun secara tidak sengaja. Fasilitas ini bertujuan agar proses pemulihan akun yang sah dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengurangi efektivitas regulasi.
Pemerintah mewajibkan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan evaluasi mandiri atau self-assessment terhadap kebijakan perlindungan anak. Batas waktu pelaporan kepatuhan tersebut ditetapkan paling lambat pada 6 Juni 2026 mendatang.
Selain TikTok, Kemkomdigi dijadwalkan akan segera menerima laporan serupa dari pengelola platform Roblox. Perwakilan Roblox direncanakan hadir menemui pihak kementerian dalam waktu dekat guna memaparkan langkah-langkah kepatuhan yang telah mereka laksanakan.
