Implementasi kecerdasan buatan (AI) yang berkembang pesat di kawasan Asia-Pasifik (APAC) kini dihadapkan pada ancaman keamanan serius. Ketergantungan pada strategi yang mengedepankan AI justru memperlebar kesenjangan keamanan pada Application Programming Interface (API), demikian laporan terbaru State of the Internet (SOTI) 2026 dari Akamai, sebagaimana dilansir dari Medcom.
Berbagai organisasi di APAC berlomba mengintegrasikan AI ke dalam layanan digital inti, mulai dari layanan pelanggan hingga manajemen keuangan. Namun, percepatan ini dibangun di atas fondasi API yang semakin sering menjadi target serangan, menciptakan kerentanan krusial di pusat pertumbuhan digital kawasan ini.
Data Akamai menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, terjadi hampir 65 miliar serangan terhadap aplikasi web dan API di APAC, mengalami peningkatan 23% dari tahun sebelumnya. Secara global, serangan API harian melonjak hingga tiga digit, dengan 87% organisasi melaporkan insiden keamanan terkait API pada periode yang sama. Selain itu, serangan Distributed Denial-of-Service (DDoS) Layer 7 juga meningkat 104% dalam dua tahun terakhir.
Berbeda dengan serangan tradisional yang membebani bandwidth, serangan Layer 7 menargetkan proses permintaan pengguna secara langsung, menyebabkan gangguan serius pada layanan digital dan transaksi. Penyerang tidak lagi hanya mengeksploitasi celah teknis, tetapi juga beralih menyalahgunakan logika bisnis. Sekitar 61% serangan API di APAC melibatkan aktivitas abnormal dan alur kerja tidak sah, di mana penyerang memanipulasi aplikasi untuk transaksi ilegal atau pencurian data.
Penggunaan bot bertenaga AI yang meniru lalu lintas manusia juga semakin marak untuk menguras token AI yang mahal. Sektor ritel, jasa keuangan, telekomunikasi, dan teknologi tinggi menjadi target utama karena tingginya volume transaksi berbasis API.
Tantangan Keamanan AI di Vietnam
Situasi serupa juga dihadapi Vietnam, di mana lingkungan siber menghadapi risiko tinggi akibat penggunaan AI yang meningkat. Check Point Research mengidentifikasi tiga sektor paling rentan di Vietnam: sektor publik, keuangan, dan telekomunikasi. Peretas menggunakan AI untuk meningkatkan skala dan kecepatan serangan.
Sektor publik di Vietnam menerima lebih dari 14.000 serangan per minggu. Jumlah ini sangat tinggi karena banyaknya pegawai pemerintah dan kontrol mereka atas aset serta data digital penting. Sektor jasa keuangan mencatat lebih dari 2.000 serangan per minggu, menghadapi kerentanan serius terhadap serangan ransomware. Sementara itu, industri telekomunikasi menjadi "titik rawan" eksploitasi kerentanan berbasis email. AI mengubah kampanye phishing tradisional menjadi serangan rekayasa sosial yang canggih, memungkinkan penyerang menyebarkan penipuan dengan bahasa lokal dan realisme sempurna.
Ruma Balasubramanian, Presiden Check Point untuk Asia Pasifik dan Jepang, menjelaskan bahwa kebocoran informasi, atau penyebaran data sensitif secara tidak sengaja, menjadi kerentanan utama di ketiga sektor tersebut, terutama saat organisasi memberikan akses luas kepada agen AI ke aliran data internal.
Membangun Fondasi Keamanan Siber yang Kuat
Kolonel Dr. Nguyen Hong Quan, Wakil Direktur Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi, Kementerian Keamanan Publik Vietnam, menekankan bahwa AI secara fundamental mengubah metode dan sifat ancaman siber. Penjahat kini mengotomatisasi serangan dengan skala dan tingkat kecanggihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skema penipuan menjadi lebih personal, deepfake sulit diidentifikasi, dan malware dapat beradaptasi untuk menghindari sistem pertahanan.
Fenomena low-code berbasis AI juga berkontribusi pada risiko ini. Pengembangan aplikasi yang lebih cepat seringkali menghasilkan konfigurasi API yang kurang aman dan langsung diterapkan ke lingkungan produksi tanpa pengawasan memadai. Reuben Koh dari Akamai menggarisbawahi pentingnya organisasi memperkuat tata kelola operasional dan visibilitas API untuk mitigasi risiko.
Langkah krusial yang diperlukan meliputi pemantauan real-time di seluruh sistem, pengelolaan ketat terhadap agen AI, serta integrasi keamanan sejak tahap pengembangan hingga operasional. Pham Tien Dung, Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam dan Wakil Ketua Asosiasi Keamanan Siber Nasional (NCA), menegaskan bahwa keamanan siber yang kokoh adalah fondasi untuk memanfaatkan peluang era digital. Hal ini membutuhkan pendekatan paralel: AI harus dirancang dan dioperasikan dengan aman, sekaligus dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan siber.
Memahami, menguasai, dan memastikan keamanan teknologi AI secara proaktif akan menjadi faktor penentu bagi pembangunan berkelanjutan dan aman setiap negara di masa depan, termasuk Indonesia. Di era AI, ketahanan lapisan API akan menjadi penentu utama kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan bisnis jangka panjang bagi organisasi di seluruh kawasan Asia-Pasifik.
