Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti potensi gangguan terhadap kepercayaan investor jika defisit APBN melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, pelebaran defisit dapat memicu peningkatan utang negara. Hal ini berpotensi mempengaruhi peringkat (rating) Indonesia di mata investor. Shinta menyampaikan hal ini usai ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).
"Karena kami juga tentu saja khawatir ya, karena gimana pun juga kan kalau pelebaran defisit itu kan berarti bisa ada penambahan utang. Dan penambahan utang itu juga nantinya akan berpengaruh kepada Indonesia sendiri, dan juga kepada rating, kita juga harus hati-hati," kata Shinta.
Apindo mendukung kehati-hatian pemerintah dalam mengelola defisit APBN. Batas maksimal defisit 3% telah ditetapkan sejak awal 2000-an pasca krisis keuangan Asia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB. Perubahan aturan hanya akan dilakukan dalam kondisi darurat besar seperti pandemi COVID-19.
"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk mengendalikan defisit di tengah kenaikan harga minyak.
"Ada (pemangkasan belanja) didiskusikan nanti berapa, kalau memang harga BBM naik terus kan langkah pertama ya itu, efisiensi," kata Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Purbaya menambahkan, kementerian dan lembaga (K/L) akan diminta untuk menghitung ulang anggaran yang dapat dipotong, serta menunda program-program tambahan.
