Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengumumkan peluncuran Operating Vehicle Company (OVC) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur telekomunikasi nasional. Inisiatif ini diperkenalkan dalam Forum Group Discussion (FGD) Nasional, yang juga memperingati hari jadi ke-11 APJATEL, demikian dilansir dari Medcom.
FGD tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya untuk mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi yang efisien dan berdaulat, sejalan dengan visi Indonesia Digital 2045.
Mulyadi, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital RI, menyatakan bahwa penguatan ekosistem digital memerlukan kolaborasi erat. Transformasi digital memerlukan fondasi infrastruktur yang kokoh, serta sinergi antara pemerintah dan industri.
Melalui kolaborasi tersebut, percepatan pemerataan konektivitas, peningkatan daya saing nasional, dan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ketua Umum APJATEL, Jerry Siregar, menegaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi telah menjadi infrastruktur vital nasional. Menurutnya, infrastruktur ini merupakan tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah dan industri untuk memastikan pengelolaannya efisien serta berorientasi pada kepentingan publik dan kedaulatan nasional, kata Jerry.
OVC: Solusi Efisiensi dan Penataan Kabel
Pembentukan OVC merupakan poin krusial dalam FGD tersebut. Entitas ini dirancang sebagai pengelola netral untuk infrastruktur pasif telekomunikasi dengan prinsip akses terbuka (open access).
OVC diharapkan menjadi terobosan untuk menekan inefisiensi, khususnya mengurangi duplikasi pembangunan kabel oleh operator berbeda di jalur yang sama. Kehadiran OVC diprediksi mampu mendorong efisiensi biaya investasi hingga 40%–60%.
Selain efisiensi, OVC juga diharapkan dapat mempercepat perluasan akses internet ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau akibat kendala biaya.
Mengurai Kendala Struktural di Daerah
Forum tersebut turut membahas isu optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) dan penetapan tarif batas atas infrastruktur pasif. Kendala seperti tingginya biaya regulasi di daerah dan tidak adanya standar tarif yang adil seringkali menjadi hambatan dalam ekspansi jaringan.
Solusi yang diusulkan mencakup harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan aset daerah untuk penempatan kabel fiber optik. Selain itu, penetapan tarif batas atas yang adil, transparan, dan berbasis biaya produksi (cost-based) juga dianggap penting.
Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan digital. Victor Irianto, Bendahara Umum sekaligus Ketua Pelaksana FGD, menyampaikan komitmen APJATEL untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan digital melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
