Program digitalisasi nasional kini dianggap sebagai penentu utama arah pembangunan bangsa di masa depan. Dalam konteks ini, infrastruktur digital memiliki peran fundamental yang setara dengan jalan raya atau energi listrik. Namun, di balik potensi besarnya, Indonesia masih menghadapi beragam tantangan dalam mencapai kedaulatan digital.
Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Nasional pada Kamis, 9 April 2026, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-11 asosiasi ini, seperti dilansir dari Medcom. Forum tersebut fokus pada sinergi nasional dan menandai peluncuran Operating Vehicle Company (OVC) sebagai solusi strategis untuk efisiensi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.
Menurut Jerry Siregar, Ketua Umum APJATEL, kedaulatan digital merupakan hal yang mutlak bagi kemajuan Indonesia. Ia menegaskan, "Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan sejarah. Jika kita gagal membangun fondasi infrastruktur yang kuat hari ini, kita tidak hanya tertinggal secara teknologi, tetapi juga mempertaruhkan masa depan ekonomi dan daya saing bangsa di kancah global."
Pandangan senada juga disampaikan oleh Mulyadi, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital RI. Ia menekankan bahwa penguatan ekosistem digital memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri. "Transformasi digital membutuhkan kondisi infrastruktur yang kokoh serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan industri," ujar Mulyadi.
Jerry Siregar menambahkan bahwa infrastruktur telekomunikasi telah berubah status menjadi infrastruktur vital nasional. "Infrastruktur telekomunikasi merupakan tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan industri untuk memastikan pengelolaannya tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik dan kedaulatan nasional," jelasnya.
OVC: Solusi Efisiensi dan Pemerataan Jaringan
Salah satu poin krusial dalam FGD tersebut adalah deklarasi pembentukan Operating Vehicle Company (OVC). Entitas ini dirancang sebagai pengelola netral untuk infrastruktur pasif telekomunikasi dengan prinsip akses terbuka. OVC diharapkan mampu menekan inefisiensi akibat duplikasi pembangunan kabel oleh berbagai operator di jalur yang sama.
Kehadiran OVC diproyeksikan dapat mendorong efisiensi biaya investasi hingga 40-60%. Selain itu, OVC diharapkan mempercepat pemerataan akses internet ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau karena kendala biaya, berkontribusi pada peningkatan penetrasi internet di Indonesia yang saat ini mencapai 80,66%.
Mengatasi Tantangan Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur digital, khususnya jaringan fiber optik, dianggap sebagai "nadi" baru bagi pertumbuhan ekonomi, namun masih menghadapi tantangan dalam kualitas dan pemerataan. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pendidikan.
Jerry Siregar menjelaskan bahwa infrastruktur digital yang solid akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal ke pasar internasional. Ia juga menyoroti peran digitalisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang saat ini masih menempati posisi ke-9 dari 10 negara di Asia Tenggara.
"Keadilan sosial di era modern dimulai dari keadilan akses informasi. Menghubungkan sekolah dengan fiber optik bukan lagi soal teknologi, tapi soal memberikan hak yang sama bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas," tegas Jerry.
Mulyadi juga menyoroti target ambisius pemerintah dalam RPJMN 2025–2029 untuk mencapai kecepatan internet 100 Mbps dengan penetrasi fixed broadband rumah tangga 50% pada tahun 2029. "Ini adalah upaya strategis pemerintah untuk memastikan layanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif," katanya.
Kesenjangan Daerah dan Kenaikan Biaya
Meskipun target telah ditetapkan, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan. Pembangunan infrastruktur digital masih terpusat di kota-kota besar, sementara daerah pelosok sering terabaikan karena beban investasi yang besar. Jerry Siregar juga menyebut tekanan eksternal, seperti konflik geopolitik, yang memicu kenaikan harga material hingga 12%, termasuk komponen vital seperti fiber optik.
Selain biaya, tantangan regulasi di tingkat daerah, kerumitan perizinan, dan isu estetika kota akibat kabel udara yang semrawut menjadi penghambat utama percepatan pembangunan.
Strategi Menuju Kedaulatan Digital
Untuk mencapai kedaulatan digital, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar membangun menjadi mengelola secara berkelanjutan. APJATEL merekomendasikan beberapa strategi kunci:
- Prinsip Modernisasi & Open Access: Mendorong iklim industri yang sehat melalui akses terbuka yang transparan dan non-diskriminatif bagi seluruh operator.
- Kolaborasi Holistik Pusat-Daerah: Menghilangkan fragmentasi kebijakan serta menyederhanakan perizinan.
- Prioritas Estetika dan Keamanan: Pembangunan harus mengintegrasikan keamanan kabel dengan tata kota yang rapi.
- Peran APJATEL sebagai Jembatan: Menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas industri.
Victor Irianto, Bendahara Umum sekaligus Ketua Pelaksana FGD, menyampaikan komitmen APJATEL untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Kedaulatan digital bukan hanya tentang angka kecepatan internet, tetapi juga tentang bagaimana setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kemajuan teknologi.
