Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menginstruksikan institusi perbankan untuk bersiap mengumpulkan data status kewarganegaraan seluruh nasabah pada Kamis (16/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memperketat kebijakan imigrasi melalui pengumpulan informasi terintegrasi.
Dilansir dari Detik Finance, kebijakan baru tersebut bertujuan untuk memverifikasi apakah pemegang rekening merupakan warga negara AS, penduduk tetap, atau warga asing dengan status legal. Selama ini, perbankan di AS tidak mewajibkan dokumen kewarganegaraan untuk pembukaan rekening, melainkan hanya identitas dasar melalui protokol Know Your Customer (KYC).
"Tugas eksekutif bank kami adalah mengenal pelanggan Anda. Bagaimana Anda mengenal pelanggan Anda jika Anda tidak tahu apakah mereka memiliki status legal atau ilegal?" kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS. Menurutnya, regulator perbankan kini memandang verifikasi status hukum sebagai bagian dari tugas wajib lembaga keuangan.
Senator Tom Cotton sebelumnya telah mendorong regulasi ini melalui rancangan undang-undang yang mewajibkan bank dan koperasi kredit yang diasuransikan FDIC atau NCUA melakukan verifikasi ketat. Pada Oktober lalu, Cotton mendesak peninjauan ulang aturan yang selama ini memungkinkan imigran tanpa dokumen mengakses sistem keuangan menggunakan Nomor Identifikasi Wajib Pajak Individu (ITIN).
Para pakar perbankan memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memicu dampak ekonomi negatif bagi kelompok masyarakat yang kehilangan akses ke layanan keuangan. American Action Forum memperkirakan penerapan verifikasi kewarganegaraan ini akan menambah beban administrasi perbankan hingga 70 juta jam kerja dengan potensi biaya mencapai US$ 5,6 miliar.
Selain faktor biaya, kebijakan ini dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah populasi unbanked atau warga yang tidak memiliki akses bank. Kelompok tersebut dinilai memiliki mobilitas sosial yang rendah dan sulit berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena ketergantungan penuh pada transaksi tunai.
Hingga saat ini, perbankan AS masih menggunakan aturan Bank Secrecy Act (BSA) dan USA PATRIOT Act untuk memantau transaksi dan mencegah pencucian uang. Pemerintah AS menyatakan bahwa pengumpulan data tambahan ini juga akan dimanfaatkan untuk keperluan sensus penduduk dan administrasi pemilu di masa mendatang.
