PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) resmi menyepakati kerja sama strategis dengan PT Taspen (Persero) pada Rabu, 6 Mei 2026, guna memperluas akses layanan keuangan bagi para peserta jaminan sosial nasional.
Kemitraan ini mencakup integrasi sistem pembayaran untuk berbagai program, termasuk Tabungan Hari Tua (THT), manfaat pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), hingga Jaminan Kematian melalui rekening bank secara langsung.
Proses penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini serta Direktur Operasional PT Taspen Tribuna Phitera Djaja, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Acara yang berlangsung pekan lalu ini juga disaksikan oleh jajaran pimpinan tinggi lainnya, yakni Direktur Utama PT Taspen Rony Hanityo Aprianto, Direktur Keuangan PT Taspen Elmamber Sinaga, dan perwakilan manajemen bank bjb.
Integrasi layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi distribusi dana agar para penerima manfaat dapat mencairkan hak mereka dengan lebih cepat, aman, dan tertata secara akuntabel.
Pihak manajemen menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan hubungan kelembagaan untuk menjangkau masyarakat di berbagai daerah melalui infrastruktur perbankan modern dan ekosistem digital yang inklusif.
"bank bjb memandang kerja sama ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat peran perusahaan sebagai mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat," ujar Plt. Divisi Corporate Secretary bank bjb, Sani Ikhsan Maulana, dalam keterangan tertulis pada Rabu (13/5/2026).
Sani menambahkan bahwa fokus utama pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan keuangan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah serta memastikan distribusi dana berlangsung lebih praktis bagi para pensiunan.
Melalui jaringan kantor cabang yang tersebar luas, bank bjb berharap kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi peserta Taspen dalam memenuhi kebutuhan finansial harian melalui fasilitas transaksi perbankan yang tersedia.
Transformasi layanan publik ini juga didukung oleh penguatan infrastruktur teknologi informasi guna menciptakan sistem pembayaran jaminan sosial yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dinamis.
