Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi mengizinkan Perum Bulog untuk menggunakan stok kemasan beras tahun 2023 hingga 2025 guna menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Minggu, 26 April 2026. Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala distribusi akibat kelangkaan bahan baku plastik yang menghambat proses lelang kemasan baru.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa fleksibilitas ini sangat penting untuk memastikan program beras murah bagi masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Perum Bulog di tengah fluktuasi harga bahan baku kemasan.
"Mencermati kondisi saat ini, terutama terkait kelangkaan bahan baku plastik untuk kemasan, perlu membuka ruang untuk fleksibilitas terhadap penggunaan kemasan lama beras SPHP. Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi," kata I Gusti Ketut Astawa, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Pemerintah menargetkan sebanyak 12,3 juta lembar kemasan stok tahun 2023-2025 akan digunakan kembali dalam penyaluran tahun ini. Meski menggunakan bungkus lama, Bulog diwajibkan melakukan penyesuaian informasi krusial seperti Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru dan tanggal kedaluwarsa pada setiap karung.
Pembaruan data pada kemasan harus dilakukan melalui penempelan stiker yang tidak mudah lepas, tidak mudah luntur, serta ditempatkan pada posisi yang mudah dibaca konsumen. Penegasan ini bertujuan agar tidak terjadi misinformasi di tengah masyarakat mengenai kualitas dan harga produk di dalam kemasan tersebut.
Bapanas juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan seluruh pemerintah daerah untuk mengawal implementasi kebijakan penggunaan kemasan lama ini. Hal ini dilakukan agar pihak berwenang di lapangan memahami legalitas penggunaan karung stok terdahulu dalam program SPHP 2026.
Data Bapanas menunjukkan fluktuasi harga plastik berpotensi menaikkan biaya produksi beras sekitar Rp 300 per kilogram jika tidak segera diantisipasi. Sementara itu, pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga jual beras SPHP kepada masyarakat meski biaya kemasan mengalami gejolak.
Hingga 24 April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan mencapai 78,78 ribu ton. Angka tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 12,53 persen dibandingkan realisasi pada bulan Maret yang berada di angka 70,01 ribu ton.
