Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklarifikasi polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk program operasional yang sempat menuai penolakan dari Kementerian Keuangan pada Jumat (24/4/2026). Dadan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah mengikuti prosedur dan regulasi pengelolaan keuangan negara yang berlaku.
Dilansir dari Detik Finance, Dadan menjelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan kendaraan roda dua tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, status anggaran tersebut saat ini masih dalam kondisi terblokir dan baru dijadwalkan dibuka pada Oktober 2025 mendatang.
Dadan membantah adanya anggapan bahwa BGN bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, mekanisme pembukaan blokir anggaran harus melibatkan forum tripartit yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BGN sendiri untuk mencapai kesepakatan bersama.
"Perlu Anda ketahui bahwa di dalam pengelolaan keuangan negara, kita tidak bisa sendirian. Jadi segala sesuatunya dalam perencanaan pasti ada persetujuan. Ketika buka blokir, ada persetujuan. Ketika eksekusi, ada persetujuan," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Ia menambahkan bahwa setiap tahapan, mulai dari peninjauan hingga penandatanganan kontrak, tetap berada di bawah pengawasan ketat Kemenkeu. Dadan menjamin tidak akan ada penggunaan dana negara tanpa persetujuan resmi dari otoritas keuangan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sempat menolak usulan pengadaan motor listrik tersebut karena diajukan sebelum dirinya menjabat. Purbaya mengakui adanya potensi miskomunikasi di internal kementeriannya sehingga sebagian usulan tersebut sempat lolos verifikasi awal pada Kamis (9/4/2026).
Meski terdapat pengadaan yang sudah berjalan, Purbaya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan tidak ada lagi pembelian motor listrik tambahan untuk tahun ini. Fokus anggaran saat ini diarahkan untuk mendukung efektivitas program Makan Bergizi Gratis tanpa penambahan unit kendaraan baru.
