Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan menjadi solusi untuk mengatasi saturasi pendapatan operator telekomunikasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam webinar pada Rabu (20/5/2026) seperti dilansir dari Detik iNET.
Hasil riset PricewaterhouseCoopers (PwC) mengenai analisis pendapatan historis tahun 2021 hingga proyeksi 2032 menunjukkan industri telekomunikasi hanya mengalami peningkatan pendapatan sebesar 1,2 persen. Penurunan penggunaan layanan warisan seperti telepon dan SMS menjadi pemicu utamanya.
"Jadi saat ini operator harus giat-giatnya untuk menggenjot sales mereka, membuat paket-paket menarik untuk bisa meraih revenue yang lebih karena legacy services sudah sangat sedikit digunakan, telepon dan SMS," ujar Dr Moch Mardi Marta Dinata, Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing.
Optimalisasi biaya energi dinilai krusial untuk memaksimalkan pendapatan karena pengeluaran sektor ini mencakup 20 persen dari total biaya operasional operator. Mayoritas dari anggaran energi tersebut dialokasikan untuk kebutuhan yang sangat spesifik.
"90% dari total 20% itu digunakan untuk membeli bahan bakar dan juga listrik," terang Dr Mardi.
Analisis dari McKinsey memaparkan empat faktor pengurang biaya energi meliputi keterjangkauan biaya, pengurangan emisi, keandalan pasokan, serta daya saing industri. Dr Mardi menilai potensi penghematan biaya energi tertinggi diperoleh jika operator memproduksi atau membeli energi hijau untuk jaringan mereka.
"Dengan penambahan renewable energy, penggunaannya bisa menggunakan solar PV, wind turbine, micro hydro kinetic, atau lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi atau profil dari site tersebut. Tapi di sini tinggal pertanyaan, kenapa sampai sekarang operator telekomunikasi di Indonesia khususnya belum mengimplementasikan renewable energy system ini di jaringan mereka?" tanya Dr Mardi.
Penerapan sistem ini dinilai lambat padahal PT Telkom Indonesia telah memulai proyek percontohan instalasi energi terbarukan di Kalimantan dan Sumatera sejak tahun 2010. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hambatan yang dihadapi pihak operator hingga saat ini.
"Berarti kan ada barrier dari operator, kenapa sampai sekarang sudah hampir 15 tahun, bahkan lebih dari 15 tahun belum juga mengimplementasikan ini secara menyeluruh?" tandas Dr Mardi.
