Perlindungan anak di ruang digital memerlukan perhatian khusus mengingat tingginya angka pengguna internet usia muda di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa 1 dari 4 pengguna internet adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.
Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) diterbitkan sebagai respons untuk memperkuat perlindungan tersebut.
Implementasi PP TUNAS akan efektif jika didukung regulasi yang proporsional serta tanggung jawab bersama antara pemerintah, platform digital, orang tua, dan pendidik. Hal ini terungkap dalam penelitian terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
Research and Policy Associate CIPS, Rasya Athalla Aaron, menjelaskan bahwa efektivitas PP TUNAS sangat bergantung pada penempatan anak sebagai subjek kebijakan yang memiliki hak untuk belajar dan berekspresi dengan aman di dunia digital.
Pemerintah telah merespons peningkatan partisipasi anak dalam ruang digital dengan menerbitkan PP TUNAS. Aturan ini memperkuat kewajiban platform, termasuk verifikasi usia dan klasifikasi risiko layanan.
Namun, studi CIPS (2026) menyoroti bahwa klasifikasi risiko saat ini hanya dibedakan antara rendah dan tinggi tanpa parameter yang terukur. Hal ini dapat menyulitkan penerapan pendekatan berbasis risiko secara konsisten.
“Tanpa pendekatan yang mempertimbangkan perbedaan karakter layanan, regulasi berpotensi diterapkan secara seragam pada lanskap yang sangat beragam. Pada akhirnya, hal ini berpotensi membatasi hak anak untuk mengakses informasi dan belajar di ruang digital," lanjut Rasya.
CIPS mendorong kerangka pengaturan yang mengakui perbedaan karakter layanan digital melalui pendekatan koregulasi, dengan standar tegas dari pemerintah dan ruang adaptasi teknis bagi pelaku usaha.
Selain itu, CIPS menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan pendidik. Pendekatan yang berfokus pada pembatasan dinilai berisiko mengurangi manfaat ruang digital tanpa memperkuat ketahanan anak secara substantif.
“Kami juga menekankan koregulasi sebagai salah satu langkah penting untuk memastikan aturan pelaksana PP TUNAS dapat terlaksana secara efektif dengan menjunjung prinsip tanggung jawab bersama, proporsionalitas, berbasis bukti, dan terukur,” tegas Rasya.
Penegasan parameter risiko yang objektif dan pengakuan atas perbedaan karakter layanan menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari sistem koregulasi, platform juga dapat menunjukkan komitmen lebih terukur dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak, seperti lewat pelaporan berkala yang bersifat publik mengenai penggunaan dan efektivitas fitur parental control, mekanisme verifikasi usia, serta inisiatif literasi digital yang disediakan.
