Pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan mengimpor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan untuk mengatasi potensi kekurangan pasokan LPG yang mungkin timbul akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa dinamika rantai distribusi LPG global sedang terjadi. Impor LPG Indonesia saat ini mencapai 7,6 juta, dengan 70-72% berasal dari AS, 20% dari Timur Tengah, dan sisanya dari negara lain.
Guna meminimalkan risiko ketidakpastian pasokan dari Timur Tengah, pemerintah berupaya memperbanyak pasokan dari AS dan negara lain, termasuk Australia.
Bahlil menjelaskan, pemerintah melakukan diversifikasi sumber impor LPG. "Dengan kondisi sekarang, yang di Middle East kita pecah lagi, untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Di akhir minggu ini kita masuk dua kargo dari Australia, itu untuk LPG," kata Bahlil, Sabtu (14/3/2026).
Sementara itu, pasokan solar dinilai aman karena sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini didukung oleh beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Januari 2026 yang meningkatkan kapasitas produksi BBM domestik dan mengurangi impor bensin hingga 5,5 juta ton serta solar 3,5 juta ton.
Meski demikian, sebagian kebutuhan bensin masih dipenuhi melalui impor dari Malaysia dan Singapura. Bahlil menegaskan, pemerintah terus mendorong pembangunan kilang BBM untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Bahlil menambahkan, pengembangan kilang dalam negeri menjadi kunci kemandirian energi. "Kita harus mengembangkan refinery kita, kilang-kilang kita, untuk semua kita produksi dalam negeri. Yang pada akhirnya kemudian nanti, kalau lifting kita nggak mencapai 1,6 juta, selisih antara kebutuhan crude dan kemampuan kita lifting, itulah yang kita impor. Jadi ke depan itu tinggal impor crude saja," jelas Bahlil.
Pada kesempatan itu, Bahlil meyakinkan bahwa stok BBM dan LPG aman menjelang Hari Raya IdulvFitri 2026. Laporan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Jumat (13/3).
Bahlil melaporkan bahwa cadangan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) RON 90 mencapai 24,39 hari, melebihi batas minimal. Cadangan Jenis BBM Umum (JBU) RON 92 mencapai 28 hari dan RON 98 mencapai 31 hari. Sementara itu, solar subsidi memiliki cadangan 16,41 hari, solar CN 53 mencapai 46 hari, dan Avtur 38 hari.
Bahlil menegaskan, ketersediaan BBM dan LPG menjelang hari raya dalam kondisi aman. "Jadi saya pikir untuk urusan bensin, insya Allah clear Bapak (Presiden). Cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG, insya Allah aman Bapak," tutup Bahlil.
