Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai entitas pengelola pintu masuk ekspor sumber daya alam diyakini dapat mendongkrak devisa negara secara signifikan, sebagaimana dilansir dari Medcom.
Lembaga Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai keberadaan entitas tunggal ini akan mempermudah pemerintah dalam mengawasi serta mengoptimalkan pendapatan dari Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa integrasi sistem ini bakal menutup celah kebocoran pendapatan negara di sektor perdagangan internasional.
"Dampaknya akan meningkatkan devisa negara, dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang," kata Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF.
Pendirian DSI juga dipandang memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global untuk mengatur volume dan harga jual komoditas. Selain itu, kebijakan satu pintu ini diharapkan mampu menjaga pasokan domestik serta menstabilkan harga pasar demi mencegah kelangkaan barang di masyarakat.
"DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga," ujar Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF.
Kendati demikian, manajemen terpusat ini diharapkan tetap menerapkan prinsip keterbukaan agar perusahaan eksportir berskala kecil tidak kehilangan kelenturan dalam memperluas pasar mereka.
"Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil," Esther Sri Astuti menambahkan.
Langkah pembentukan badan baru ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem perdagangan komoditas nasional agar menjadi lebih transparan.
Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil menyusul arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti besarnya potensi kerugian negara akibat manipulasi laporan keuangan ekspor.
"Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita," kata Rosan Perkasa Roeslani, Chief Executive Officer Danantara.
