Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara (Danantara) resmi menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Jakarta Pusat pada Jumat (22/5/2026).
Perusahaan baru tersebut diproyeksikan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang mandat khusus untuk mengelola kegiatan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Keputusan penunjukan Thomas didasarkan pada rekam jejak kepemimpinannya di berbagai perusahaan multinasional, termasuk pengalaman sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Pemerintah menilai latar belakang Thomas dalam sektor perdagangan dan pertambangan mineral menjadi modal penting, ditambah dengan jaringan luas yang dimilikinya dari pengalaman memimpin berbagai korporasi.
"Kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga dan dia kan sangat memahami juga pengamalan sebelumnya baik di perusahaan multinasional, di Vale, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan istrinya memang orang Indonesia," terang CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026).
Rosan menambahkan bahwa Thomas memiliki pemahaman mendalam terkait operasional bisnis dan komunikasi yang baik untuk menunjang performa perusahaan.
"Pengalaman trading-nya ada, mineral ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral. Jadi, dan network-nya juga baik, dan penting juga kita lihat selama ini di Danantara juga bekerjanya juga sangat-sangat baik," pungkas Rosan Roeslani.
Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui BUMN.
Regulasi tersebut dirancang untuk memperketat pengawasan ekspor, mencegah manipulasi finansial seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menahan aliran keluar devisa hasil ekspor (DHE).
Melalui sistem baru ini, seluruh pengiriman komoditas penting seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy ke luar negeri wajib dilewati melalui BUMN yang ditunjuk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kehadiran DSI ditujukan untuk memperkuat validitas data perdagangan sekaligus mengontrol devisa negara.
Kebijakan pengawasan ketat ini diproyeksikan memberikan dampak ganda berupa stabilitas nilai tukar rupiah dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor penyerapan pajak serta PNBP.
"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar," ungkap Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
