Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik keras kebijakan pemerataan pendidikan berbasis zonasi yang dinilai menurunkan kualitas sekolah negeri unggulan pada peluncuran Platform Jaga Indonesia Pintar di Bandung, Rabu (6/5/2026).
Kondisi sekolah negeri legendaris di berbagai kabupaten dan kota kini disebut mengalami kemunduran mutu yang signifikan karena adanya penyeragaman standar. Dampak ini terlihat pada sekolah-sekolah besar seperti SMA 3, SMA 5, dan SMA 1 di wilayah Jawa Barat.
Dilansir dari Medcom, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sistem penerimaan siswa yang hanya berpatokan pada letak geografis serta penyamaan standar pembiayaan menjadi penyebab utama. Hal ini membuat sekolah kehilangan kemampuan mandiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas.
"Dengan kebijakan pemerataan pendidikan seluruh sekolah di Jawa Barat misalnya, memang melahirkan distribusi ganda. Tetapi ada problem baru, menurunnya kualitas sekolah-sekolah umumnya," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Dedi mengkhawatirkan munculnya disparitas sosial yang tajam akibat pelemahan daya saing sekolah negeri tersebut. Kondisi ini memicu perpindahan status sekolah favorit ke lembaga swasta yang memiliki biaya pendidikan lebih mahal dan sulit dijangkau warga kurang mampu.
Selain masalah zonasi, degradasi kualitas tenaga pendidik juga menjadi sorotan tajam karena maraknya praktik nepotisme dalam rekrutmen. Berbeda dengan sistem terdahulu yang mengandalkan lulusan terbaik, rekrutmen guru saat ini kerap didasari hubungan kekerabatan di lingkungan sekolah.
Kurangnya pembinaan guru secara berjenjang turut memperparah penurunan standar pengajaran di sekolah-sekolah. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan keadilan distribusi pendidikan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nyata.
