Dalam menghadapi percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI) serta peningkatan konsumsi data di Indonesia, industri telekomunikasi dituntut untuk menyediakan layanan yang cepat dan terjangkau. Kesiapan spektrum frekuensi dan efisiensi teknologi 5G menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan tersebut, menurut Ronni Nurmal, Head of Government & Industry Relations Ericsson Indonesia, seperti dilansir dari Medcom.
Ronni menjelaskan bahwa teknologi 5G menawarkan efisiensi spektral yang jauh lebih tinggi dibandingkan 4G. Hal ini memungkinkan transfer data yang lebih besar dalam satu unit frekuensi, yang berpotensi menurunkan biaya per gigabyte (cost per GB) secara signifikan, bahkan hingga 70-80% di beberapa negara.
Namun, efisiensi ini hanya dapat terwujud jika pemerintah menyediakan spektrum yang cukup luas, idealnya pada pita 2,6 GHz atau 3,5 GHz. Penambahan spektrum sekitar 100 MHz per operator akan menurunkan biaya operasional, berujung pada potensi penurunan harga layanan bagi masyarakat.
Selain layanan seluler, 5G juga menghadirkan solusi strategis untuk tantangan geografis Indonesia melalui Fixed Wireless Access (FWA). Mengingat penetrasi fiber optik yang masih rendah di bawah 20% dan terpusat di kota besar, FWA berbasis 5G dapat menjadi teknologi komplementer.
Teknologi ini mampu menyediakan kecepatan setara fiber melalui koneksi nirkabel, membuka peluang besar untuk mendigitalisasi area yang sulit dijangkau kabel. Ronni menyebut FWA sebagai salah satu penggunaan utama (main use cases) 5G yang telah sukses secara global.
Wacana Pembagian Spektrum dan Inklusi Digital
Isu pemerataan akses digital juga menjadi fokus, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang secara bisnis kurang menguntungkan bagi operator seluler. Ronni Nurmal menyambut positif wacana pemerintah mengenai spectrum sharing atau berbagi frekuensi sebagai solusi alternatif.
Menurutnya, pembagian spektrum di area-area luar Jawa atau wilayah terpencil dapat menjaga keberlanjutan bisnis operator sekaligus memastikan akses digital yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Skema ini dinilai mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap terjangkau.
Ronni juga menjelaskan, tantangan utama bagi operator adalah wilayah dengan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat yang rendah. Biaya investasi pembangunan satu site BTS di wilayah terpencil bisa mencapai sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp2,4 miliar, belum termasuk biaya operasional lainnya.
Jumlah pelanggan yang terbatas di daerah tersebut memperpanjang periode pengembalian investasi, membuat operator enggan melakukan ekspansi mandiri. Pembagian spektrum, kata Ronni, menawarkan jalan tengah agar operator tetap bisa menyediakan layanan tanpa membangun infrastruktur terpisah.
Kebijakan Spektrum Terjangkau
Ericsson menekankan pentingnya kebijakan spektrum yang terjangkau (affordable) agar potensi efisiensi ini dapat dirasakan sepenuhnya. Ronni mencontohkan negara-negara di Eropa yang pemerintahnya tidak mengenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang terlalu tinggi, melainkan memberikan komitmen cakupan (coverage commitment) kepada operator.
Dengan biaya spektrum yang tidak membebani, operator akan memiliki ruang finansial yang lebih luas untuk berinvestasi pada pembangunan jaringan di berbagai daerah. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mendukung percepatan transformasi digital nasional, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk menikmati layanan digital yang setara.
Sebelumnya, Komdigi juga mendorong percepatan implementasi kolaborasi infrastruktur (infrastructure sharing) untuk meningkatkan efisiensi industri. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi energi, seperti dikutip dari Antara pada Selasa (31/3/2026).
