Himpunan Kawasan Industri (HKI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi guna merealisasikan komitmen modal asing pada Selasa (14/4/2026). Langkah ini diusulkan guna menindaklanjuti keberhasilan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto di berbagai negara mitra strategis.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, memberikan apresiasi atas upaya jemput bola yang dilakukan Presiden di Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang, hingga Korea Selatan. Namun, dilansir dari Detik Finance, ia menyoroti adanya hambatan teknis yang masih membayangi pelaksanaan investasi di tingkat lapangan.
Menurut Ma'ruf, sejumlah kendala utama yang dihadapi meliputi birokrasi yang berbelit serta adanya inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Faktor-faktor tersebut sering kali memicu keraguan di pihak investor untuk memulai tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.
"Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi ini harus berfungsi sebagai unit reaksi cepat yang mampu membedah sumbatan investasi secara end-to-end," kata Akhmad Ma'ruf Maulana, Ketua Umum HKI. Ia menekankan bahwa investor dari negara maju sangat menitikberatkan pada aspek kepastian hukum.
Ma'ruf memperingatkan bahwa Indonesia berisiko kehilangan momentum emas jika penyumbatan birokrasi tidak segera dibersihkan. Tim khusus tersebut diharapkan mampu memastikan setiap komitmen dana yang dijanjikan benar-benar masuk ke kawasan industri dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Selain masalah birokrasi, HKI juga mengimbau agar semua pihak mengesampingkan kepentingan politik demi mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai pusat rantai pasok global. Keamanan dan kenyamanan destinasi investasi menjadi kunci utama agar kerja sama internasional tidak berhenti pada seremoni penandatanganan saja.
